Bisnis.com, JAKARTA - DPP Realestate Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengatakan pemerintah perlu segera meneken penambahan kuota FLPP mengingat kuota yang tersisa untuk 2024 diperkirakan akan habis 2 bulan ke depan.
"Diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang," kata Arvin dalam acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/6/2024).
Kekhawatiran menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi tersebut berangkat usai BP Tapera mencatat realisasi penyaluran dana FLPP dari Januari hingga Mei 2024 tembus 78.705 unit rumah.
Mengacu pada asumsi data tersebut, REI menegaskan bahwa kuota FLPP tahun 2024 idealnya mencapai 218.808 unit. Karenanya, wacana penambahan kuota FLPP perlu untuk dikejar.
“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang konkret dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” ujar Arvin.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti mengatakan masalah kekurangan kuota FLPP jika tidak segera diatasi akan dapat berdampak bagi pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lebih jauh dari itu, Lia khawatir bahwa hal tersebut berpotensi menggerus 175 industri yang menjadi penunjang pembangunan rumah.
“Kehabisan kuota KPR FLPP bisa menghambat pertumbuhan sektor properti, menghambat pengembangan properti, dan meningkatkan risiko gagal bayar karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit.
Akan tetapi, pemerintah sempat memberi sinyal bahwa kuota FLPP tersebut bakal ditambah menuju 220.000 unit.
Sementara pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa pihaknya telah menyetujui bakal menyuntik anggaran Rp229,06 miliar untuk mendukung pasokan unit rumah subsidi pada 2024.
Dalam penjelasannya, bendahara negara tersebut merinci bahwa kucuran biaya tambahan tersebut meningkat sebesar 8,7% dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023.
"Untuk rencana kerja anggaran tahun 2024 BP Tapera sebesar Rp229,06 miliar, dengan kenaikan 8,7% dari RKAT 2023 secara prinsip telah kami setujui," jelas Sri Mulyani di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).
