Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengaku telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono terkait dengan rencana penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2024.
Joko menjelaskan, upaya tersebut dilakukan karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit dikhawatirkan tak akan mencukupi kebutuhan program pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini.
"Karena kami ini kan nomenklaturnya masuk di Kementerian PUPR, surat [usulan penambahan kuota FLPP] kami sudah kita kirim. Suratnya itu sudah kita kirim per tanggal 14 Mei 2024," kata Joko kepada Bisnis, Selasa (18/6/2024).
Joko juga menjelaskan saat ini posisi serapan kuota FLPP 2024 telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.
Mengacu pada tren serapan tersebut, REI menyebut bahwa rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 22.000 unit. Artinya, bila pemerintah tak segera menambah kuota FLPP, maka posisinya diperkirakan akan habis pada September 2024.
Pasalnya, bila penambahan kuota FLPP itu tak direalisasikan pemerintah, Joko menyebut hal itu bakal menimbulkan ketidakpastian di pasar properti dalam negeri.
Baca Juga
"Kalau usulan kami itu bisa sampai di 250.000 unit dan sebenarnya komitmen untuk melakukan itu sudah disampaikan Pak Basuki saat Rakernas di 2023 ketika memang realisasinya bagus maka akan segera ditambah," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit.
Akan tetapi, pemerintah sempat memberi sinyal bahwa kuota FLPP tersebut bakal ditambah menuju 220.000 unit.
Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa pihaknya telah menyetujui bakal menyuntik anggaran Rp229,06 miliar untuk mendukung pasokan unit rumah subsidi pada 2024.
Dalam penjelasannya, bendahara negara tersebut merinci bahwa kucuran biaya tambahan tersebut meningkat sebesar 8,7% dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023.
"Untuk rencana kerja anggaran tahun 2024 BP Tapera sebesar Rp229,06 miliar, dengan kenaikan 8,7% dari RKAT 2023 secara prinsip telah kami setujui," jelas Sri Mulyani di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).
