Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto membuat simulasi pemangkasan pos anggaran dalam APBN untuk membiayai program makan siang gratis Rp71 triliun pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Akbar menyampaikan dengan adanya alokasi tersebut, konsekuensi yang terjadi adalah adanya pemangkasan anggaran di sejumlah pos APBN, seperti perlindungan sosial (perlinsos) maupun pendidikan.
“Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Kalau enggak, enggak bisa dapat Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).
Dalam simulasinya, Akbar menjelaskan dengan asumsi pemangkasan anggaran sebesar 5% untuk empat sektor, pemerintah akan mendapatkan dana Rp76,92 triliun.
Jumlah tersebut sudah cukup untuk membiayai membiayai makan bergizi gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggarkan Rp71 triliun.
Sebagai contoh, pemotongan subsidi energi senilai Rp9,5 triliun, pemotongan anggaran perlindungan sosial Rp24 triliun, anggaran kesehatan Rp9 triliun, dan anggaran pendidikan senilai Rp33 triliun.
Dalam simulasinya pula, Akbar melilhat hanya sekitar 20% hingga 40% pelajar, balita, dan ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan makan bergizi gratis pada 2025. Sementara untuk mencapai target penerima makan siang gratis, setidaknya pemerintah membutuhkan Rp190,6 triliun hingga Rp381 triliun per tahun.
Melihat besaran anggaran makan bergizi gratis tahun depan, kata dia, nyatanya masih lebih kecil dari yang Prabowo gemborkan senilai Rp400 triliun di masa kampanye.
Jika membandingkan dengan anggaran lain, seperti pendidikan yang mencapai Rp665 triliun pada 2024, kemudian anggaran perlindungan sosial Rp496,8 triliun, dan subsidi energi Rp189,1 triliun, anggaran makan ini jauh lebih kecil.
“Sebenarnya Rp71 tiliun itu lebih kecil dari janji sebelumnya, tetapi ini pasti punya implikasi keadaan fiskal pemerintah,” lanjut Akbar.
Meski demikian, muncul isu pemangkasan anggaran makan per orang yang semula Rp15.000 menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.
Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Enggak, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).
