Bisnis.com, BATAM — Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto telah meneken surat keputusan (SK) ihwal pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Isu Operasional Minyak dan Gas Bumi.
SK itu diteken Hariyanto pada 26 Maret 2024 lalu untuk mempercepat penyelesaian kendala investasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Riau.
Hariyanto mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu penyelesaian kendala-kendala serta perizinan kegiatan hulu migas di lapangan.
Lewat tim percepatan itu, Hariyanto berharap, produksi minyak dan gas (migas) dari Provinsi Riau bisa ditingkatkan setiap tahunnya.
“Pemerintah daerah harus ikut mendukung tanpa pengecualian disupervisi oleh KPK, di mana ada sumbatan-sumbatan masalah, untuk mengejar produksi,” kata Hariyanto saat konferensi pers Pre IOG SCM & NCB Summit di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/7/2024).
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan pemerintah provinsi belakangan telah efektif mendorong penyelesain sejumlah kendala yang menyangkut kegiatan operasional KKKS di lapangan.
Baca Juga
Misalnya, kata Rikky, berkaitan dengan persoalan tumpang tindih lahan barang milik negara (BMN) serta sejumlah lahan yang telah memagang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
“Dalam waktu dekat ada pembaruan SK Gubernur yang tahun 2020 karena menyesuaikan dengan kondisi 2024 saat ini, dan pembebasan lahan harus dalam moda ganti untung,” kata Rikky saat ditemui selepas acara.
Lewat revisi itu, Rikky mengatakan, investasi KKKS di sejumlah blok migas diharapkan lebih leluasa untuk bernegosiasi dengan masyarakat di lapangan.
“Minimal dengan SK Gubernur [revisi] itu, KKKS dalam hal negosiasi, orang tidak bisa dipaksa, dengan melihat perbaikan dari nilai mereka bisa atau mau,” kata dia.
Seperti diketahui, beleid ihwal Tim Percepatan Penyelesaian Isu Operasional Minyak dan Gas Bumi itu diteken sekitar tiga bulan setelah kepastian pengalihan hak partisipasi atau participating interset (PI) 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum Rokan (RPR).
Adapun, nilai PI 10% dari PHR itu mencapai Rp3,5 triliun. Dana PI 10% yang akan dibayarkan ini merupakan periode operasi PHR dari awal alih kelola, yakni 9 Agustus 2021 hingga 30 Oktober 2023.
Sementara itu, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatat produksi minyak perseroan dari Blok Rokan di Riau telah mencapai 161.623 barel minyak per hari (BOPD) sepanjang 2023. Pertamina sendiri mulai mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021. Sebelumnya salah satu kawasan migas utama di Tanah Air itu dikelola oleh Chevron (d/h Caltex) selama 50 tahun.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan pengeboran sumur terus ditingkatkan untuk menambah volume cadangan migas blok tersebut.
PHR berhasil melakukan tajak lebih dari 1.000 sumur, eksekusi 15.000 kegiatan Work Over (WO) dan Well Intervention Well Services (WIWS) yang menyerap 60% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Blok Rokan mencatatkan lifting migas sekitar 59 juta barel selama tahun 2023. Pencapaian ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 57,3 juta barrel,” kata Fadjar lewat siaran pers, Senin (20/5/2024).
Pada 2024 PHR terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran yang terintegrasi untuk menghadirkan sumur minyak yang berkualitas, efisien, andal dan selamat. Sebanyak 570-an sumur bakal ditajak tahun ini untuk menambah cadangan minyak nasional di Blok Rokan.
“Pertamina berhasil menempatkan kembali Blok Rokan sebagai penyumbang produksi minyak tertinggi di Indonesia yakni sebesar 161.623 barel minyak per hari,” kata Fadjar.
