Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 satu tahun lebih cepat dari perkiraan awal.
Sri Mulyani menjelaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sempat melonjak hingga 6,1% dari PDB akibat pandemi Covid-19. Tingkat defisit ini jauh di atas batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara sebesar 3% PDB.
Kondisi genting akibat pandemi tersebut, imbuhnya, menyebabkan APBN bekerja luar biasa keras pada periode 2020 hingga 2021.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berhasil memulihkan kembali ekonomi Indonesia, sekaligus mampu mengembalikan kesehatan APBN.
Konsolidasi fiskal di Indonesia bahkan termasuk yang tercepat jika dibandingkan dengan banyak negara di G20 maupun di Asean.
“Konsolidasi APBN atau fiskal dalam dua tahun, lebih cepat satu tahun dari perkiraan awal, termasuk yang tercepat dibandingkan banyak negara di dunia termasuk di G20 maupun Asan dan menghasilkan defisit APBN yang turun tajam di bawah 3% PDB hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/7/2024).
Baca Juga
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pun kembali pulih dari kontraksi 2,07% pada 2020 menjadi positif 3,7% pada 2021 dan berlanjut tumbuh di 5,3% pada 2022.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kinerja fiskal yang baik juga tercermin dari rasio perpajakan yang terjaga pada level dua digit, sebesar 10,31% dari PDB.
“Keseimbangan primer surplus 0,46% dari PDB, merupakan posisi surplus pertama kali sejak 2012, defisit fiskal yang semakin terkendali di kisaran 1,62% PDB [pada 2023],” jelasnya.
Dia menambahkan rasio utang secara bertahap juga didorong semakin menurun, pada kisaran 39,2% PDB.
“Dengan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut, pemerintah secara konsisten berupaya memelihara momentum pertumbuhan sekaligus mendorong agar reformasi struktural dapat berjalan optimal,” tutur Sri Mulyani.
