Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi karpet merah agar anggaran program makan siang gratis atau makan bergizi gratis, yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto, masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dan DPR RI saat ini tengah membahas RAPBN dan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun depan, yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran (Banggar), DPR dan pemerintah satu suara soal besaran alokasi belanja pemerintahan mendatang, yaitu pada kisaran 14,59% hingga 15,18% dari produk domestik bruto (PDB).
Jika dirincikan, alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat ditetapkan pada kisaran 10,92% hingga 11,17% dari PDB, sementara alokasi transfer ke daerah ditetapkan pada rentang 3,67% hingga 4,01% dari PDB.
Anggaran untuk program makan bergizi gratis telah dimasukkan dan menjadi salah satu program unggulan yang akan menjadi fokus pada pemerintahan mendatang.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa pada bidang kesehatan, salah satu prioritas kebijakan yang akan dijalankan adalah peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil.
Baca Juga
“Arah kebijakan pada 2025, kami memikirkan untuk kita fokus pada peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil. Kemudian karena stunting masih jadi perhatian, kita berikan fokus pada penurunan stunting,” katanya dalam rapat panitia kerja di Badan Anggaran DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono, telah memberikan kepastian bahwa anggaran untuk program makan bergizi adalah sebesar Rp71 triliun untuk 2025.
“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan adanya alokasi untuk program makan bergizi gratis, pemerintah mendatang tetap menjaga komitmen untuk menekan defisit APBN di bawah 3% dari PDB.
“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” kata dia.
Kementerian/Lembaga 'Kencangkan Ikat Pinggang'
Pada rapat panitia kerja di Banggar, Isa menyampaikan bahwa efisiensi anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) perlu dilakukan pada 2025.
Hal ini berangkat dari belanja pemerintah pusat yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi Covid-19. Kenaikan anggaran belanja yang tinggi pada tahun ini juga dikarenakan adanya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Oleh karena itu, belanja pemerintah pusat pada 2025 diharapkan dapat kembali dilakukan normalisasi sehingga belanja lebih difokuskan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.
Isa mengatakan belanja pemerintah pusat pada 2025 akan diarahkan pada efisiensi, terutama pada belanja yang bukan prioritas.
“Kita lihat kalau ada ruang belanja di luar prioritas nasional, kita harus lakukan efisiensi yang sangat tajam sehingga kita bisa memastikan prioritas nasional menjadi pilihan yang lebih besar/signifikan daripada nonprioritas,” kata dia.
Strategi efisiensi belanja menurutnya juga penting mengingat bahwa masih adanya sejumlah tantangan global yang akan berlangsung dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi perekonomian di dalam negeri ke depan.
Menurutnya, beberapa tantangan yang masih akan dihadapi diantaranya fragmentasi ekonomi akibat dari tensi geopolitik yang masih berlanjut, terganggunya rantai pasok komoditas, hingga tantangan perubahan iklim dan risiko dari digitalisasi.
“Kita harus betul-betul menyiapkan diri secara lebih baik, walaupun optimisme terus kita jaga, tapi sikap konservatif, alert, terus kita bangun untuk tidak membuat kita menjadi lalai,” kata dia.
Ruang Sempit Belanja Fiskal
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah ke depan tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana APBN yang akan datang.
Pasalnya, pemerintah memiliki beragam program prioritas, sementara pada saat yang sama pemerintah juga tidak memiliki keleluasaan dalam merealisasikan anggaran belanja untuk berbagai program tersebut.
Implikasinya, kata dia, banyak dari program prioritas pemerintah yang berpotensi tidak tercapai atau menjadi tidak tepat sasaran.
Said merincikan anggaran belanja dalam APBN 2025 misalnya, direncanakan sebesar Rp3.500 triliun hingga Rp3.540 triliun. Dari total tersebut, belanja pegawai mencapai Rp840 triliun, subsidi dan kompensasi Rp500 triliun, pembayaran bunga utang sebesar Rp561 triliun, juga transfer ke daerah yang sebesar Rp900 triliun.
“Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semuanya tidak akan tercapai,” jelasnya.
Selain itu, imbuh Said, pemerintahan juga telah merancang alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis yang sebesar Rp71 triliun untuk tahun anggaran 2025.
“Belum lagi konferensi pers antara Menko [Airlangga Hartarto], Menkeu [Sri Mulyani], dan salah satu tim gugus tugas sinkronisasi APBN 2025, makan bergizi gratis itu masuk Rp71 triliun, sehingga memang betul-betul tidak ada kemewahan,” tuturnya.
Di sisi lain, Said menilai bahwa anggaran makan bergizi gratis yang direncanakan sebesar Rp71 triliun untuk 2025 masih masuk akal dan tidak akan banyak mempengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah.
“Anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja. Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat, seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, itu menurut hemat saya. Saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” katanya.
Said menjelaskan, dalam pembahasan RKP dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF), pemerintahan mendatang memang memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi yang presiden terpilih (Prabowo).
“Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kementerian Sosial, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” jelas Said.
Ditemui terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan semakin berat akibat belanja jumbo untuk makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Selain itu, ada kewajiban pembayaran utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun, tentu menambah beban bagi keuangan negara.
“Saya rasa memang pengelolaan APBN tahun depan itu agak berat. Karena kan utang jatuh temponya cukup besar,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (25/6/2024).
Meski demikian, Aviliani menilai menteri keuangan pada dasarnya di masa transisi ini memang harus mengakomodasi program pemerintahan yang akan datang, salah satunya makan bergizi gratis.
