Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menanggapi pertemuan antara Tim Gugus Sinkronisasi Pemerintah Prabowo-Gibran bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Arsjad menilai pertemuan yang mulai dilakukan sejak akhir Mei lalu tersebut merupakan langkah baik untuk memulai pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“[Pemerintahan Prabowo] start di Oktober. Kalau dari hari ini persiapannya, bagus dong. Jadi didiskusikan dulu. Supaya nanti waktu Oktober bisa lari. Kalau enggak, susah kan? Jadi saya sih ngeliatnya sangat positif,” ujarnya di Menara Kadin, Selasa (25/6/2024).
Sementara itu, menanggapi soal Prabowo yang diisukan berencana menaikkan rasio utang pemerintah hingga 50%, Arsjad menyampaikan bukan berarti presiden terpilih tersebut akan mengerek utang mendekati batas atas.
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ruang, mengingat posisi utang pemerintah per April 2024 berada di angka mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Sementara batas atas rasio utang pemerintah menurut Undang-Undang Keuangan Negara, berada di angka 60% dari PDB.
Baca Juga
“Bukan beliau mengatakan harus kita pentokin [ke 50%]. Enggak loh, beliau enggak mengatakan begitu. Bahwa beliau mengatakan bahwa bisa sampai dengan demikian,” tutur Arsjad.
Arsjad menilai bahwa penarikan utang dapat dilakukan selama pinjaman tersebut digunakan secara produktif.
Adapun, Tim Sinkronisasi telah menyambangi kantor Sri Mulyani pada 31 Mei 2024 untuk membahas sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan. Di mana Kementerian Keuangan menjadi instansi pertama yang Tim Sinkronisasi datangi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan rapat pada pekan lalu bersama presiden terpilih, termasuk terkait program makan bergizi gratis atau makan siang gratis.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo setuju agar program unggulannya tersebut dilakukan secara bertahap mulai tahun depan.
“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani menyampaikan program dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun tersebut telah direcanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
