Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan semakin berat akibat belanja jumbo untuk makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 triliun.
Selain itu, ada kewajiban pembayaran utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun, tentu menambah beban bagi keuangan negara.
“Saya rasa memang pengelolaan APBN tahun depan itu agak berat. Karena kan utang jatuh temponya cukup besar,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (25/6/2024).
Meski demikian, Aviliani menilai menteri keuangan pada dasarnya di masa transisi ini memang harus mengakomodasi program pemerintahan yang akan datang, salah satunya makan bergizi gratis.
Melalui belanja yang tidak sedikit, Komisaris Indef tersebut juga meminta pemerintah untuk memastikan efek rambatan atau multiplier effect dari belanja makan bergizi gratis terhadap ekonomi.
Selain itu, butuh keseriusan dari pemerintah untuk menjalankan program tersebut secara merata, mengingat Indonesia terdiri dari kepulauan.
Baca Juga
“Jangan sampai kasih makan siang, tapi akhirnya banyak korupsi lagi kan,” sindir Aviliani.
Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah untuk membuat perencanaan belanja secara matang, di samping memikirkan cara untuk pembayaran utang tersebut. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, jumlah utang pemerintah semakin menggunung.
Memang pemerintah memiliki cara untuk mengeluarkan obligasi alias surat utang untuk menutup pembayaran utang jatuh tempo alias gali lubang tutup lubang. Maka dari itu, pengelolaan utang menjadi penting dilakukan.
Menurut Aviliani, hal itu tidak menjadi masalah bahkan dengan menaikkan defisit sekali pun. Satu hal yang pasti, harus memberikan dampak kepada perekonomian.
“Gali lubang tutup lubang, tapi ya nggak apa-apa. Emang nyatanya begitu kan? Apakah memang pemerintahnya berani bahwa ke depan itu menjanjikan ekonomi multiplier efeknya lebih bagus?” tuturnya.
Sebelumnya pun, Asian Development Bank (ADB) secara gamblang menyatakan bahwa konsekuensi APBN semakin terbebani dari program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran secara total sekitar Rp400 triliun.
ADB Principal Economist Arief Ramayandi yakin meski terdapat anggaran yang membutuhkan pembiayaan besar pada pemerintahan selanjutnya, pemerintah masih dapat mengendalikan defisit dengan baik.
“Beban anggaran pasti ada, tapi apakah itu akan jadi mendorong fiskal defisit sampai memburuk? Saya rasa tidak terlalu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Defisit di Bawah 3%
Dalam konferensi pers terkait program pemerintah baru yang baru dilaksanakan kemarin, Senin (24/6/2024), Sri Mulyani menegaskan bahwa Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjaga defisit tetap di bawah 3% meski terdapat tambahan belanja yang cukup jumbo.
“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” ujarnya, Senin (24/6/2024).
Angka tersebut sebagaimana postur APBN 2025 yang telah disepakati dalam Panja A Badan Anggaran (Banggar) DPR pekan lalu, di mana defisit tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menepis isu soal wacana kenaikan defisit anggaran atau rasio utang ke atas 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan saat Konferensi Pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Tommy, sapaan akrabnya, awalnya mengatakan soal anggaran program makan siang bergizi atau makan siang gratis pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Menurutnya, anggaran tersebut sudah masuk dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, yakni postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.
"Beberapa minggu lalu dikatakan udah kita [pemerintah Prabowo Subianto] punya rencana ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Tommy Djiwandoro.
Dia pun mempersilakan pihak-pihak untuk mengitung kebutuhan program makan bergizi gratis dan defisit APBN 2025. Tommy mengatakan Tim Prabowo Gibran tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan untuk pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR RI.
"Saya ingin menggaris bawahi lagi pentingnya diketahui bahwa kontinuitas kebijakan tersebut adalah hasil dari komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, dan karena itu kami ada di depan rekan-rekan wartawan hari ini" tuturnya.
