Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (2013-2014) Chatib Basri memprediksikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada awal pemerintahan Prabowo akan terjaga di rentang 37%-38%, meski pemerintah telah memasukkan program makan bergizi gratis dalam APBN 2025.
Menurutnya, dengan pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%, sangat mungkin rasio utang akan berada di angka 38% dari PDB.
“Dengan rentang defisit 2,29%-28,2%, perkiraaan saya rasio utang/PDB tahun 2025 akan berada pada kisaran 37%-38%,” ungkapnya dalam akun X @ChatibBasri, Senin (24/6/2024).
Sebagai catatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun pada tahun 2025. Sri Mulyani memastikan anggaran makan bergizi gratis sudah masuk dalam rentang defisit tersebut.
Chatib juga menegaskan bahwa proyeksi ini lebih rendah dari rasio utang 2023 yang mencapai 39% dari PDB.
Sementara per April 2024, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari PDB.
Baca Juga
Di sisi lain, Chatib juga menyampaikan bahwa ramalannya untuk rasio utang pada tahun depan jauh lebih rendah dari spekulasi pasar yang menyebutkan potensi rasio utang akan menjadi 50%.
Pada pekan lalu, muncul isu Prabowo berencana untuk mendanai janji-janji belanjanya dengan terus meningkatkan rasio utang ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir.
Rencananya, dengan menaikkan rasio utang sebesar 10% secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Alhasil, rasio utang pada akhir pemerintahan Prabowo kelak akan hampir menyentuh 50%.
“Dalam situasi ekonomi global dalam ketidak pastian, dimana tingkat bunga di Amerika Serikat diperkirakan masih bertahan tinggi setahun ke depan, penjelasan bahwa fiskal disiplin akan dijaga saya kira merupakan sesuatu hal yang amat penting,” tutur Chatib.
Pasalnya, pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir akibat menguatnya dolar AS serta dipicu karena adanya kekuatiran mengenai kesinambungan fiskal Indonesia. Di mana defisit fiskal dikhawatirkan meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat depresiasi nilai tukar sepanjang tahun berjalan atau year-to-date (ytd) hingga Juni mencapai 6,51%. Masih lebih rendah dari baht Thailand yang melemah hingga 6,96% dan won Korea Selatan yang melemah 7,29% terhadap dolar AS.
