Bisnis.com, JAKARTA - Misteri soal program makan bergizi gratis atau makan siang gratis, yang digaungkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, akhirnya terungkap. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan porsi anggaran yang begitu besar, bagaimana nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diunggulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?
Terkait anggaran makan bergizi gratis, yang sebelumnya disebut makan siang gratis, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi.
Hal itu dilakukan untuk memberikan kejelasan (clarity) bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.
"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%. Selanjutnya, kata dia, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalam postur.
Program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan 16 Agustus 2024.
Baca Juga
"Namun, untuk prostur APBN sudah dimasukkan dan disepakati oleh Presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," jelasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran makan bergizi gratis sudah dibahas dengan Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga setuju dengan konsep keberlanjutan fiskal dari pemerintahannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Dan dengan demikian, kondisi RAPBN 2025 ini seluruhnya sudah disetujui [Presiden Jokowi]. Dan terkait dengan makan bergizi gratis juga sudah masuk dalam resource sebesar Rp71 triliun. Jadi semua sudah ada di sana," tuturn/2025ya di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (24/6/2024).
Anggaran IKN
Besaran anggaran makan bergizi gratis yang disiapkan oleh Menkeu Sri Mulyani untuk pemerintahan Prabowo Subianto berbanding terbalik dengan dana untuk proyek IKN.
Berdasarkan data Kemenkeu, pemerintah menyediakan anggaran kumulatif untuk pembangunan IKN mencapai Rp72,3 triliun yang mencakup periode 2022 hingga 2024.
Realisasi pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, kemudian pada 2023 mencapai Rp27 triliun, dan pada tahun ini alokasi mencapai Rp39,8 triliun. Secara total, anggaran APBN yang dikeluarkan untuk IKN atu proyek kebanggaan Presiden Jokowi tersebut mencapai Rp72,3 triliun.
Pada APBN 2024, Sri Mulyani melaporkan dari anggaran yang tersedia senilai Rp39,8 triliun. Namun, hingga Mei 2024, realisasi pencairan anggaran untuk IKN baru 12% dari pagu.
“Anggarannya Rp39,8 triliun, tapi realisasi Rp4,8 triliun. Jadi [realisasi anggaran IKN 2024] baru 12,1%,” tuturnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024).
Secara perinci, dia memaparkan anggaran Rp4,8 triliun digunakan sebanyak Rp2,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini mencapai Rp36,5 triliun.
Sementara realiasai belanja non-infrastruktur senilai Rp2 triliun dari total pagu Rp3,2 triliun. Pos belanja ini tersalurkan untuk promosi/publikasi/sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.
Di kesempatan berbeda, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal bahwa dirinya hanya akan mengalokasikan dana Rp16 triliun per tahun dari APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara dengan Bloomberg di sela-sela agenda forum internasional Qatar Economic Forum 2024.
"Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN]. Namun, perhitungannya dalam periode 25-30 tahun proses penyelesaia proyek. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [Rp16 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000) per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," ujar Prabowo dikutip dari Bloomberg, pada Rabu (16/5/2024).
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa penggunaan anggaran IKN yang cukup besar oleh Presiden Joko Widodo membuat pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya bisa menggunakan sedikit alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia menjabarkan bahwa hingga tahun lalu, sudah lebih dari Rp30 triliun APBN digunakan untuk pembangunan IKN. Rinciannya, realisasi anggaran IKN pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, lalu 2023 mencapai Rp26,7 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp32,2 triliun.
Pada 2024, pemerintah mematok anggaran IKN senilai Rp40,6 triliun. Artinya, total anggaran IKN yang sudah dialokasikan hingga akhir tahun ini mencapai Rp72,8 triliun.
Menurut Tauhid, pemerintah berjanji bahwa hanya akan menggunakan APBN sebanyak 20% dari total anggaran IKN. Untuk memegang janji itu, tidak banyak lagi dana APBN yang bisa digunakan untuk IKN.
"Janji sumbangsih pemerintah itu 20% dari APBN berarti kan sekitar Rp93 triliun. Sudah dipakai Pak Jokowi Rp72 triliun, berarti Pak Prabowo hanya boleh mengalokasikan sekitar Rp20 triliun. Pada 2025 langsung habis itu [anggaran IKN dari APBN]," ujar Tauhid dalam acara diskusi bersama IGICO di Jakarta, Jumat (22/3/2024).
Was-was Rasio Utang Melonjak
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menepis isu soal wacana kenaikan defisit anggaran atau rasio utang ke atas 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan saat Konferensi Pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Tommy, sapaan akrabnya, awalnya mengatakan soal anggaran program makan siang bergizi atau makan siang gratis pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Menurutnya, anggaran tersebut sudah masuk dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, yakni postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.
"Beberapa minggu lalu dikatakan udah kita [pemerintah Prabowo Subianto] punya rencana ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata Tommy Djiwandoro.
Dia pun mempersilakan pihak-pihak untuk mengitung kebutuhan program makan bergizi gratis dan defisit APBN 2025. Tommy mengatakan Tim Prabowo Gibran tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan untuk pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR RI.
"Saya ingin menggaris bawahi lagi pentingnya diketahui bahwa kontinuitas kebijakan tersebut adalah hasil dari komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, dan karena itu kami ada di depan rekan-rekan wartawan hari ini" tuturnya.
Berdasarkan data APBN Kita, jumlah utang pemerintah per akhir April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun. Adapun, rasio utang mencapai 38,64% dari total produk domestik bruto (PDB) atau debt-to-GDP.
Total utang pemerintah tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.333,11 triliun atau dengan porsi mencapai 87,9% dari total utang pemerintah.
Sisanya, yaitu berbentuk pinjaman yang sebesar Rp1.005,32 triliun atau dengan porsi 12,1% dari total utang pemerintah.
Secara rasio, utang pemerintah pada April 2024 terhadap produk domestik bruto mencapai 38,64%. Pemerintah menyatakan, rasio ini masih terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
