Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memastikan alokasi anggaran untuk program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp71 triliun pada 2025 tidak akan mempengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah ke depan.
“Anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja. Karena apa? karena isu yang berkembang semakin dahsyat, seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, itu menurut hemat saya. Saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” katanya, Selasa (25/6/2024).
Said menyampaikan bahwa anggaran untuk program makanan bergizi gratis tersebut sudah masuk dalam belanja pemerintah pusat.
Hal ini sejalan dengan pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP), juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF), di maba pemerintahan mendatang memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi yang presiden terpilih (Prabowo Subianto).
“Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kementerian Sosial, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” jelas Said.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun masih masuk akal dan tidak akan mengganggu pengelolaan fiskal, meski pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk pos perlindungan sosial.
Baca Juga
“Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi, hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun, dan kini mencapai Rp570 triliun, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah pun akan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, yaitu pada kisaran yang saat ini direncanakan sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB pada 2025.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah memasukkan program makan bergizi gratis dalam rancangan APBN 2025.
Presiden terpilih Prabowo juga telah menyetujui alokasi anggaran untuk program tersebut yang sebesar Rp71 triliun.
“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang telah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2025 pada level di bawah 3%.
“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” tutur Sri Mulyani.
