Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi program makan bergizi gratis dikhawatirkan bakal menambah beban fiskal bila Prabowo Subianto berencana membentuk badan atau lembaga baru yang akan mengeksekusi program tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menuturkan bahwa tak ada urgensi mendesak yang mengharuskan Prabowo Subianto membentuk badan baru untuk menjalankan program makan bergizi gratis.
“Ya itu lagi [rencana bentuk badan untuk makan bergizi gratis], kalau menurut saya kabinet ini jangan gemoy lah. Jadi kita harus tahu bahwa fiscal policy dan monetary policy sekarang is tightening. Jadi ikat pinggang kita ketat,” kata Esther saat ditemui di Le Meridien Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Esther menyebut, implementasi makan bergizi gratis dapat dilimpahkan tupoksinya pada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.
Sebaliknya, Esther justru menekankan pemerintah ke depan harus melakukan pengetatan fiskal sebagai prioritas utama. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Terlebih, Indef memproyeksi bahwa kondisi ekonomi ke depan diproyeksi masih akan sulit untuk Indonesia.
Baca Juga
“Cukup cantolkan di Kementerian Sosial gitu ya, tidak usah bikin kementerian baru atau badan baru yang ngurusin itu. Kementerian Sosial kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, karena kaitannya dengan gizi gitu, itu saja cukup,” imbuhnya.
Akan tetapi, sebelumnya Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran, Thomas Djiwandono optimis bahwa implementasi program makan siang gratis tidak akan memantik persoalan fiskal nasional.
Tommy, sapaan akrabnya, percaya implementasi makan bergizi gratis tidak akan menyebabkan kenaikan defisit anggaran atau rasio utang menjadi lebih dari 50% dari produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, anggaran tersebut sudah masuk dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, yakni postur defisit APBN di kisaran 2,29% - 2,82%.
"Beberapa minggu lalu dikatakan sudah kita [pemerintah Prabowo Subianto] punya rencana ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin," kata
