Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program milik Prabowo-Gibran berupa makan bergizi gratis (MBG) akan dilaksanakan secara bertahap.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah telah melakukan rapat pekan lalu bersama presiden terpilih, termasuk terkait program makan bergizi gratis.
“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani menyampaikan program dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun tersebut telah direcanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Nantinya, tim Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, akan menyusun secara detail program MBG.
Bendahara Negara tersebut juga menekankan bahwa anggaran Rp71 triliun tersebut diperhitungkan dalam postur APBN 2025 dengan defisit yang direncanakan sebesar 2,29% hingga 2,82%.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono menekankan bahwa pihaknya sangat mengikuti siklus APBN.
Dirinya juga menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo berkomitmen untuk menjaga defisit sesuai dengan UU Keuangan Negara, yakni maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR,” tegasnya.
Sementara Thomas menilai angka Rp71 triliun untuk menjalankan program MBG pada 2025 ini sudah sangat baik dan berkomitmen untuk dilaksanakan secara bertahap.
Meski demikian, pihaknya ingin mencapai target penyaluran MBG 100% secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama.
Sebelumnya, muncul kabar Prabowo Subianto berencana untuk mendanai janji-janji belanjanya dengan terus meningkatkan rasio utang ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir.
Menurut sumber Bloomberg yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut menyampaikan rencana peningkatan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 2 poin persentase per tahun selama lima tahun ke depan.
Artinya, rasio utang akan bertambah 10% dari posisi saat ini sekitar 39%, alhasil menjadi hampir menyentuh 50%.
“Angka Rp71 triliun tersebut dengan kesepakatan tersebut artinya defisit itu di range terjamin dan rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan kami rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin,” tegasnya.
