Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta insentif harga gas khusus untuk membantu keekonomian proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga selepas absennya pembiayaan APBN untuk program infrastruktur tersebut.
Nicke mengatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN masih menggunakan asumsi harga gas di pasar untuk membangun ratusan sambungan rumah tangga baru tahun ini.
Padahal tahun lalu, pemerintah telah berjanji memberikan harga gas khusus dari hulu untuk program jargas di level 4,72 per MMBtu.
“Kita perlu dukungan dari pemerintah agar pembangunan jargas ini masuk keekonomian, kalau sekarang tidak masuk karena ini harganya bukan harga gas khusus, ini sama dengan harga gas yang biasa,” kata Nicke saat acara Gathering Pemimpin Redaksi Media di Bali, Sabtu (22/6/2024).
Padahal, kata Nicke, pemerintah belakangan tengah konsen untuk mengurangi beban impor yang relatif makin lebar dari pengadaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) setiap tahunnya.
“Di mana LPG ini lebih dari 50%-nya masih subsidi, harganya kan sangat jauh dari harga keekonomian,” kata Nicke.
Baca Juga
Seperti diketahui, PGN menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai US$27 juta atau setara dengan Rp441,45 miliar (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS) untuk pembangunan jargas rumah tangga tahun ini.
Perusahaan pelat merah itu menargetkan pembangunan mencapai 117.701 sambungan rumah tangga sampai akhir 2024.
Adapun, sampai triwulan pertama 2024, anggaran yang telah terserap mencapai US$2,4 juta untuk program infrastruktur gas tersebut.
Adapun, PGN telah mengelola jargas sebanyak 820.000 sambungan per triwulan I/2024. Perinciannya, 584.000 sambungan dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sisanya menggunakan dana PGN.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas mencapai 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.
“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2024).
Laode mengatakan, kementeriannya saat ini tengah mempercepat lelang pembangunan jargas lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Bulan depan nanti, lelang bakal dibuka untuk wilayah Kota Batam dengan target 280.000 sambungan. Adapun, konstruksi diharapkan bisa diesekusi pada April 2025.
Laode menambahkan kementeriannya telah menyiapkan sejumlah paket insentif dan kepastian investasi untuk memantik minat badan usaha swasta bergabung pada proyek infrastruktur gas ini.
“Ada marjin dan jaminan untuk regulasi, mendukung badan usaha untuk memperkecil risiko keekonomiannya, ini sudah skala besar 1 proyek lebih dari 100.000 sambungan,” kata Laode.
Sejumlah paket insentif itu bakal diakomodasi dalam revisi Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
