Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Presiden, Target Investasi RI Naik jadi Rp1.850 Triliun di 2025

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan target investasi Rp1.850 triliun pada 2025 atau saat Prabowo Subianto jadi Presiden RI
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan target investasi sebesar Rp1.850 triliun pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Bahlil mengatakan target tersebut naik dibandingkan periode tahun 2024 yang berada di angka Rp1.650 triliun. 

“RKP [Rencana Kerja Pemerintah] kami di 2024 [target investasi] Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun. Itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).

Dia mengatakan penambahan nilai investasi ini disinyalir bakal mendorong ekspor impor, produk hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Meski demikian, penambahan target investasi ini dikeluhkan oleh Bahlil karena turunnya anggaran bagi Kementerian yang dipimpinnya pada 2025 atau tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2025-2029. 

Diketahui bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi/BKPM hanya berada di angka Rp681,8 miliar. Bahlil pun bertanya-tanya terkait pemangkasan angka tersebut oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. 

“Bagiamana mungkin target investasi dinaikan Rp1.850 triliun anggaran diturunkan? Dari target Rp1.400 triliun pada 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun sekarang dinaikan. Tapi anggaran [2025] diturunkan menjadi Rp600 miliar lebih,” ujarnya.

Bahlil menuturkan bahwa dirinya merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pemerintah terkait penurunan anggaran bagi Kementeriannya.

Pasalnya, teori ekonomi yang dipakai pemerintah dalam menentukan pagu anggaran 2025 bagi Kementerian yang dipimpinnya tidak pernah diketahui hingga saat ini. 

Bahlil pun meminta adanya DPR memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan terkait anggaran ini.

“Jadi saya ingin katakan dalam forum ini RKP yang dibuat bappenas dan menkeu Rp1.850 triliun itu tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan,” ucap Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper