Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut turun 50,5% dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut, pagu indikatif TA 2025 yang ditetapkan untuk Kementerian PUPR jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang telah dirumuskan Kementerian PUPR mencapai Rp212,58 triliun.
"Tentang kenapa anggaran 2025 hanya Rp75 triliun, informasi dari Bappenas bahwa ini untuk memberikan room [ruang] untuk pemerintah yang baru," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Basuki menjelaskan, penyusutan pagu anggaran kementerian memang biasa terjadi di masa transisi pemerintahan. Hal itu sebagaimana juga terjadi pada momentum perubahan pemerintahan di tahun 2013-2014.
"Kita lihat sejarah pada tahun 2013 - 2014 anggaran PU itu sekitar Rp76 triliun, tapi begitu 2015 pemerintahan baru menjadi Rp120 triliun, jadi saya kira mungkin pendekatan itu yang dipakai Kemenkeu dan Bappenas dalam mendesain anggaran ini," ujarnya.
Adapun, perincian penggunaan pagu indikatif 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp26,53 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektare, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas. 1,5 m3/detik.
Baca Juga
Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km, pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.
Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m, revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN (pembangunan jalan di dalam KIPP, Jalan Tol IKN, Jembatan Pulau Balang).
Sementara itu, anggaran untuk bidang Cipta Karya sebesar Rp10,48 triliun antara lain untuk pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.
Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun antara lain pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSPS. Anggaran sebesar Rp1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
