Bisnis.com, JAKARTA – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melihat urgensi pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara, yang terdiri dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, bukan sekadar mengerek pendapatan, namun juga mendorong agar defisit fiskal mampu 0%.
Ajib menuturkan bahwa program dari presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ini harus mengarah kepada pengurangan defisit sehingga utang pun tidak semakin menggunung.
“Dengan ada BPN, ini bisa mendesain penerimaan negara yang bisa menurunkan defisit [ke 0%]. Misal APBN butuh Rp3.300 triliun, bisa atau tidak? Bisa [tanpa utang/defisit], bila Ada sebuah instrumen yang memang betul-betul fokus,” ujarnya dalam diskusi HIPMI Tax Center, Rabu (5/6/2024).
Untuk itu, dirinya melihat potensi penerimaan negara yang masih sangat besar hingga Rp500an triliun, namun bukan dari menambah beban masyarakat dengan kenaikan tarif-tarif pajak.
Salah satunya, penerimaan utama dari pajak masih dapat dijaring dengan memperkecil ruang gerak shadow economy.
Ajib memperhitungkan, dari posisi produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2023 di level Rp20.892 triliun, sebanyak 60% atau sekitar Rp12.000an triliun merupakan konsumsi rumah tangga.
Baca Juga
Konsumsi rumah tangga yang terekam dalam pendapatan negara dari komponen Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) pada 2023, hanya senilai Rp737,64 triliun.
“Dari Rp12.000 triliun, PPN kita hanya Rp700an triliun termasuk PPnBM. Artinya volume konsumsi yang dipajaki Rp7.000 triliun, berarti ada Rp5.000 triliun yang belum dipajaki, sangat mungkin itu shadow economyyang belum dipajaki,” jelasnya.
Terlebih, pemerintah perlu mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak untuk negara.
Ajib melihat dari Rp10.000 triliun total aset milik BUMN, perusahaan pelat merah tersebut hanya menyumbang sedikit kepada pendapatan negara. Melihat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari BUMN, tercatat hanya Rp82,06 triliun.
Dia juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan aset-aset milik BUMN untuk mengerek penerimaan negara.
Untuk itu, Ajib berharap dengan adanya BPN yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan dapat mendesain hal-hal tersebut.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta defisit pada pemerintahan Prabowo-Gibran mengarah kepada kesetimbangan (0%) alias tanpa utang terhadap produk domestik bruto (PDB).
Permintaan tersebut jauh di bawah rencana pemerintah yang mematok defisit pada APBN 2025 di angka 2,45% hingga 2,82% dari PDB.
“Defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” ujar anggota Fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapata KEM-PPKF RAPBN 2025, Selasa (28/5/2024).
