Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menghadapi tantangan dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2025, seiring turunnya kinerja perpajakan dan belum adanya kepastian pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang sebelumnya sempat diwacanakan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 baru mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun ini sebesar Rp2.189,3 triliun. Angka ini tercatat turun 10,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp760,38 triliun.
“Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Adapun total penerimaan perpajakan yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp806,2 triliun hingga Mei 2025 atau 32,4% dari target APBN sebesar Rp2.490,9 triliun. Realisasi ini juga turun 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp869,50 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut bahwa penerimaan pajak bruto pada Mei 2025 tumbuh tipis 0,2% secara tahunan, tetapi netonya justru turun 7,4% karena adanya peningkatan restitusi. "Penerimaan pajak neto tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini," tegasnya.
Menurunnya performa pajak ini menjadi ujian awal bagi Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Bimo Wijayanto. Selain harus meningkatkan kinerja pengumpulan pajak, ia juga dibebani tugas memperbaiki gangguan pada sistem inti perpajakan (Coretax) yang dinilai menghambat efektivitas pemungutan.
Baca Juga
Sri Mulyani bahkan meminta waktu satu bulan bagi Bimo untuk menyelami berbagai permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya, melihat data, fakta, realita dengan fresh perspective dari dirjen pajak yang baru,” ujarnya saat pelantikan Bimo pada 23 Mei 2025.
Badan Pembentukan Negara Belum Jadi Prioritas
Di tengah berbagai persoalan ini, wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mengemuka. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan BPN belum menjadi prioritas pemerintah.
“Belum ada, belum. Saya belum lihat dan memang enggak ada [struktur BPN yang beredar],” kata Prasetyo kepada wartawan.
Menurutnya, pembentukan badan baru itu hanya sebatas kemungkinan dan belum mendesak. Pemerintah saat ini lebih memilih memperkuat institusi yang sudah ada seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
“Sekarang semua sedang konsentrasi temen temen di kemenkeu, kemudian kemarin dirjen pajak, dirjen bea cukai yang baru, ini terus bekerja keras memperbaiki kinerja, memperbaiki sistem, memperbaiki pendataan,” jelasnya.
Prasetyo juga menekankan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Fokus utama adalah pada efektivitas sistem dan optimalisasi potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal.
Dengan target pajak yang masih jauh dari tercapai dan sistem perpajakan yang masih dibenahi, angan untuk membentuk lembaga baru seperti BPN tampaknya masih akan tetap menjadi wacana. Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk mengoptimalkan kerja institusi yang ada demi mengejar target penerimaan, tanpa membebani masyarakat.
