Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng Tim Satgassus Polri untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai sinergi dan kolaborasi, termasuk penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyampaikan DJP mengundang Tim Satgassus Polri untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.
“Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi [shadow economy] yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/6/2025).
Lebih lanjut, Rosmauli mengatakan fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya.
Sebagai informasi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.
Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto selaku Ketua dan Novel Baswedan dan selaku Wakil Ketua.
Seperti dilansir Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 pada Selasa (17/6/2025), Sri Mulyani menyebut kerja sama dengan Satgassus tersebut bukan hal baru. Satgas khusus ini sudah pernah diluncurkan sebelumnya dan dia mengaku menghadiri acara peluncuran tersebut.
“Satgas khusus dari Kapolri ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu pun berpendapat satgas khusus itu merupakan inisiatif yang berpotensi mendukung APBN.
“Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” tambahnya.
.jpg?w=300&h=221)
