Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut serta dalam mengirim pejabat dan pegawainya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, ternyata bukan Menkeu Sri Mulyani yang akan berangkat pada tahap awal.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengungkapkan Kemenkeu akan mengirim pejabat dan pegawai dalam dua tahap. Di mana tahap pertama mulai September 2024, dan tahap kedua pada November 2024 atau setelah pergantian presiden.
“Siapa yang akan berangkat duluan? Sekretaris Jenderal [dirinya sendiri] dan tim sekretariat akan berangkat duluan ke IKN,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).
Heru menjelaskan Kemenkeu terus berkoodinasi dengan Kemenpan-RB terkait perpindahan instansi yang mengelola keuangan negara tersebut.
Secara perinci, pada tahap awal, akan ada 198 pejabat yang diusulkan pindah ke IKN. Pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 17 orang, eselon 2 sebanyak 29 orang, serta sisanya pelaksana hingga setingkat eselon 3.
Sementara pada tahap kedua yang akan dilakukan setelah pergantian Presiden dari Jokowi ke Prabowo, Kemenkeu mengusulkan akan ada empat eselon 1, sebanyak 9 orang eselon 2, dan 81 pelaksana sampai dengan setingkat eselon 3.
Baca Juga
“Total tahun kita ajukan ke Kemenpan-RB bisa mengirimkan 292 pegawai dan pejabat,” jelasnya.
Meski demikian, Heru tidak menjelaskan lebih rinci eselon 1 yang akan berangkat ke IKN pada tahun ini. Dirinya juga menyampaikan jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung ketentuan Kemenpan-RB.
Pada 2024, Sri Mulyani melaporkan dari anggaran yang tersedia senilai Rp39,8 triliun, baru terealisasi sebesar 12,1% dari pagu.
Secara perinci, dia memaparkan anggaran Rp4,8 triliun digunakan sebanyak Rp2,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini mencapai Rp36,5 triliun.
Anggaran tersebut digunakan mulai dari pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan gedung kementerian koordinator (Kemenko), dan kementerian lain serta gedung untuk OIKN. Infrastruktur yang pemerintah bangun menggunakan kas negara juga termasuk tower rumah susun (rusun) ASN, hankam, dan rumah tapak menteri.
Selain itu, juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jembatan, rumah sakit, dan bandara VVIP, hingga penyempurnaan kawasan untuk fasilitas air Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung, dan pengendalian banjir IKN.
Sementara realiasai belanja non-infrastruktur senilai Rp2 triliun dari total pagu Rp3,2 triliun. Pos belanja ini tersalurkan untuk promosi/publikasi/sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.
