Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kepala BPKP: Rp78,68 Triliun Uang Negara Berhasil Kami Selamatkan

BPKP menegaskan sebanyak Rp78,68 triliun uang negara telah berhasil diselamatkan sejak 2020 hingga kuartal I/2024.
Progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kaltim, Senin (6/5/2024) - (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
Progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kaltim, Senin (6/5/2024) - (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa sebanyak Rp78,68 triliun uang negara telah berhasil diselamatkan oleh lembaganya sejak 2020 hingga kuartal I/2024.

Hal ini disampaikannya di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan capaian kinerjanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Rabu (22/5/2024).

"Kami telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Total kontribusi keuangan tersebut Rp310,36 triliun," katanya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, kata Ateh selama ini lembaganya pun telah membantu penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Apalagi, kata Ateh, pengawalan tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi turut memastikan proyek dapat menghasilkan nilai lain seperti perbaikan mobilitas, pengurangan biaya logistik, hingga peningkatan aktivitas ekonomi. 

Menurutnya, tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan proyek pembangunan, pihaknya juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, dan selalu memposisikan diri sebagai bagian dari penyelesai masalah.

Di sisi lain, Ateh melanjutkan bahwa BPKP juga melaporkan bahwa terdapat beberapa ruang perbaikan dan percepatan yang dilakukan di beberapa bidang seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan.

BPKP, kata Ateh, meyakini bahwa pentingnya untuk menghadirkan penyusunan kebijakan yang tepat, perencanaan yang baik dengan target kinerja terukur, pengendalian atas pelaksanaan program, sampai dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebermanfaatan program.

"Hasil pengawasan BPKP terhadap tiga bidang tersebut menemukan fenomena permasalahan yang serupa, berupa koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara instansi pusat dan daerah yang masih perlu diperbaiki. Isu kecukupan, integrasi, dan validasi data juga masih menjadi akar masalah," pungkas Ateh.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper