Bisnis.com, JAKARTA –– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan dalam membangun ‘rel’ untuk memastikan terwujudnya visi dan misi Indonesia.
Orang nomor satu di Indonesia itu menilai apabila Negara dapat dianggap seperti sebuah gerbong kereta, maka dibutuhkan pembangun rel yang dapat memastikan kereta sampai di tujuan dengan cepat dan tegas.
Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato dalam agenda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Rabu (22/5/2024).
“Sehingga [peran BPKP] tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Bukan itu. Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, ini tidak. Bukan itu. Karena kalau terjadi, ujung-ujungnya akan memperlambat. Padahal kita ingin keretanya cepat sampai tujuan,” tuturnya dalam forum tersebut.
Kepala Negara pun juga menyebut apabila BPKP dalam kinerjanya hanya mempebanyak 'lampu merah', maka dikhawatirkan akan berimbas pada sejumlah program pembangunan.
Dia juga menyentil bahwa selain tak hanya sekadar memperbanyak larangan, tetapi juga agar BPKP tak takut dalam menegakkan solusi apabila ada temuan yang dapat menghambat pembangunan Negara.
Baca Juga
“Atau kadang saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Juga kalau ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Jadi, inilah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat," ucapnya.
Kendati demikian, Presiden Ke-7 RI itu kembali menegaskan bahwa sasaran kinerja dari BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan. Namun, justru demi mencegah penyimpangan.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap ke depan agar BPKP lebih aktif dalam memberikan arahan yang benar bagi setiap instansi serta memberi tuntunan yang tepat.
“Bukan memasang jebakan. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal ‘ini keliru’. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tetapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program pemerintah. Mestinya ke sana,” pungkas Jokowi.
