Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PUPR: Butuh Rp123,4 Triliun untuk Capai Target Cakupan Perpipaan 2030

Untuk mencapai target perpipaan nasional, Kementerian PUPR menyebut butuh dana jumbo hingga Rp134,4 triliun.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Presiden World Water Council Loic Fauchon (ketiga kiri) disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) seusai membuka World Water Forum ke-10 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). Media Center Wolrd Water Forum 2024/Aprillio Akbar/nym.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Presiden World Water Council Loic Fauchon (ketiga kiri) disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) seusai membuka World Water Forum ke-10 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). Media Center Wolrd Water Forum 2024/Aprillio Akbar/nym.

Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 cakupan perpipaan Indonesia membutuhkan dana jumbo.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengungkap bahwa besaran anggaran yang dibutuhkan bahkan mencapai Rp123 triliun.

"Kita bisa bicara angka RPJMN kemarin misalnya 2020 - 2024 ini kalau fokus di air minum saja ya, itu untuk naikin 10% [sisa cakupan perpipaan] itu butuhnya Rp123 triliun," jelas Herry saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (22/5/2024).

Herry mengungkap saat ini cakupan perpipaan di perkotaan posisinya baru mencapai 19,45%. Adapun, target untuk 2030 ialah mencapai 30%. 

Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia mencanangkan pembentukan Global Water Fund sebagai upaya mendukung jarak antara ketersediaan pembiayaan dan proyek.

Di samping itu, Global Water Fund juga bakal menjadi jembatan antara pemerintah dan para pelaku swasta yang bakal memuluskan sejumlah pengerjaan proyek KPBU.

"Jadi besar yang perlu ditangani. Sehingga, memang perlu cara yang membagi proses tadi. Ada yang bergerak di hulu, pindah lagi kesini terus [dilakukan bersama]. Jadi, bukan single company sampai selesai," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pelaksanaan Global Water Fund diperlukan untuk mempercepat pengadaan proyek infrastruktur air di Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah terus mengupayakan pendanaan global tersebut dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.  

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air dan sanitasi yang layak. World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan skema pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan.

“Banyak lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap air, seperti World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank, dan lain-lain. Mereka pasti memiliki portofolio yang berhubungan dengan air dan sanitasi,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper