Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan tiga strategi untuk menurunkan persentase kebocoran air minum perpipaan atau non-revenuable water (NRW).
Kasubdit Perencanaan Teknis SPAM Kementerian PUPR Dades Prinandes mengatakan bahwa pemerintah menargetkan penurunan angka NRW ke level 25 persen pada 2024.
Menurutnya, target penurunan NRW pada tahun ini adalah ke level 30 persen dari posisi saat ini di sekitar level 32,67 persen.
"Penurunan NRW per tahunnya berkurang rata-rata 1,5-2 persen. Penurunan [angka] NRW dapat dikonversikan ke penambahan cakupan pelayanan [air perpipaan]," katanya kepada Bisnis, Kamis (3/6/2021).
Angka NRW di negara-negara maju berada di kisaran 3 persen. Dades menyampaikan tingginya NRW di dalam negeri disebabkan oleh tiga faktor, yakni koneksi sambungan rumah (SR) ilegal, kerusakan pipa SR, dan pencatatan.
Oleh karena itu, pihaknya akan menerapkan tiga strategi utama untuk mencapai angka NRW di level 25 persen pada 2024, yakni penertiban koneksi SR ilegal, pembentukan zonasi distribusi air dengan teknologi distrik meter area (DMA), dan pemantauan berkala.
Dades mencatat koneksi SR ilegal berkontribusi sekitar 30 persen dari total NRW di dalam negeri. Sementara itu, dua faktor utama lainnya berkontribusi sekitar 25-30 persen dari total NRW nasional.
Dia menilai penertiban koneksi SR ilegal dan pembetulan pencatatan debit air terbilang lebih mudah. Pasalnya, kedua faktor tersebut bisa diselesaikan tanpa mengeluarkan biaya.
"Masalah yang paling banyak [berkontribusi menumbuhkan angka NRW] adalah illegal connection. Pencurian [air perpipaan] inilah yang jadi penyebab [NRW]," ucapnya.
Dades menilai keberhasilan penerapan tiga strategi tersebut sangat bergantung pada kondisi perusahaan daerah air minum (PDAM) di dalam negeri. Pasalnya, Kementerian PUPR hanya bertugas untuk memberikan arahan untuk mengurangi NRW dan tidak memiliki yuridiksi langsung.
Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, saat ini jumlah PDAM sehat baru mencapai 62 persen atau 387 unit, sedangkan 98 PDAM divonis kurang sehat dan 52 PDAM dinilai sakit.
"Artinya pekerjaan rumah yang cukup banyak dan kami tidak bisa menganggap ini bisa berjalan sendiri tanpa ada intervensi dari segala pihak. Bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga stakeholders terkait," kata Direktur Air Minum Kementerian PUPR Yudha Mediawan.
Dia menargetkan setidaknya persentase PDAM sehat dapat mencapai 85 persen pada 2030. Menurutnya, hal tersebut penting agar target persentase akses air minum aman 100 persen pada tahun yang sama dapat terpenuhi.
