Bisnis.com, DENPASAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya percepatan pemetaan tanah di seluruh daerah. Tujuannya, untuk menutup praktik mafia tanah hingga mencegah sengketa berkepanjangan.
Hal itu disampaikan oleh Agus ketika menghadiri tiga agenda sekaligus di Kantor Gubernur Bali dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024).
Menteri yang akrab disapa AHY itu menyampaikan bahwa Bali menjadi salah satu provinsi yang terdepan dalam urusan pertanahan. Bagaimana tidak, dua kabupaten/kota di Bali menjadi yang pertama dinyatakan lengkap dalam hal bidang tanah yang sudah terpetakan.
Hari ini, empat kabupaten di Bali menyusul dinyatakan lengkap yaitu Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, dan Bangli. Dengan demikian, dari sembilan kabupaten/kota di Bali, hanya tinggal tiga kabupaten/kota yang belun lengkap yakni Buleleng, Klungkung dan Karangasem.
"Dengan deklarasi empat kabupaten lengkap kita lebih memiliki kepastian, masyarakat juga memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Mencegah overlapping dan sengketa berkepanjangan, sekaligus sekali lagi menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh para mafia tanah," kata AHY di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (21/5/2024).
AHY menyatakan pemetaan bidang tanah yang rampung akan memperkuat investasi dan mengalirkan penanaman modal di suatu daerah, dalam hal ini Bali yang sebagian besar sudah terpetakan. Dia menyebut, 98% bidang tanah di Bali sudah terpetakan, sedangkan 85% sudah sampai tersertifikasi.
Baca Juga
Namun demikian, dia mengingatkan agar tata ruang juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar meminimalkan konflik lahan atau tanah.
"Tapi saya juga ingatkan bahwa tata ruang dengan sebaik-baiknya, jangan sampai masyarakat tergusur dari rumahnya sendiri," ujarnya.
Untuk diketahui, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluncurkan pada 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut program itu telah meningkatkan bidang tanah terdaftar atau terpetakan hingga tersertifikasi hingga 250% dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.
"Tahun 2017, 46 juta bidang tanah tersertifikasi. Tahun 2024, per April tahun ini alhamdulillah jumlahnya sekarang sudah mencapai 112 juta bidang tanah. Ini sebuah pencapaian yang di balik ini ada kerja keras kita semua, enggak hanya ATR/BPN," tutur pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PanRB) Abdullah Azwar Anas ikut serta dalam kunjungan AHY ke Kantor Gubernur Bali itu.
Pada kunjungan kerjanya itu, dia juga meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik, Mobil Keliling Layanan Elektronik di Provinsi Bali; serta penyerahan Sertifikat Tanah Elektronik bagi aset BMN/BMD/BUMN, tanah wakaf, dan tanah milik perorangan.
