Bisnis.com, TANGERANG. — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki 54 blok migas potensial untuk dilelang kepada kontraktor selama kurun 2024-2028 mendatang. Sebagian besar blok itu berada di kawasan barat Indonesia.
Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, 27 blok berasal dari joint study. Adapun, 57% di antaranya berada di cekungan Indonesia barat. Sisa 27 blok lainnya berasal dari lelang reguler.
“Blok lainnya akan ditawarkan dalam putaran lelang setelah joint study diselesaikan,” kata Ariana saat diskusi panel IPA Convex ke-48, ICE BSD City, Kamis (16/5/2024).
Ariana menegaskan, pemerintah bakal menyediakan terms & conditions (T&C) yang menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang ingin melanjutkan eksplorasi pada blok-blok yang telah dipetakan otoritas hulu migas tersebut nantinya.
“Kita tidak lagi mewajibkan kontrak gross split seperti sebelumnya, selain itu split untuk kontrak kerja sama bisa lebih dari 50%,” kata Ariana.
Kementerian ESDM saat ini turut menawarkan first tranche petroleum (FTP) sebesar 10% shareable dan signature bonus bersifat open bid yang diharapkan dapat membantu keekonomian kontraktor.
Baca Juga
Selanjutnya, DMO price ditetapkan sebesar 100% ICP, tidak ada kewajiban pengembalian sebagian wilayah kerja selama 3 tahun pertama, serta tidak ada cost ceiling untuk cost recovery.
Sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.
President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.
Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.
“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).
Yuzaini mengatakan, pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.
Misalkan, kata dia, terkait dengan penyederhanaan serta pemangkasan proses untuk mendapat persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD). Menurut dia, panjangnnya proses persetujuan PoD membuat sejumlah lapangan justru jalan di tempat atau cenderung molor.
