Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal bakal mengabulkan keinginan para produsen tepung terigu agar Premiks Fortifikan dikeluarkan dari aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor di Permendag No.36/2023.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi dan pembahasan untuk merevisi permendag No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Salah satu topik yang dibahas dalam revisi tersebut yaitu mengenai masukan dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) terhadap aturan kebijakan lartas impor Premiks Fortifikan untuk tepung terigu.
Adapun, sejak Permendag No.36/2023 diberlakukan pada 10 Maret 2024, pemerintah mewajibkan adanya persetujuan impor (PI) dan laporan surveyor (LS) sebagai syarat bagi pengusaha untuk mengimpor Premiks Fortifikan. Namun, menurut Budi, usai direvisi nantinya syarat impor akan dikembalikan hanya dengan LS.
"Itu [protes Aptindo] salah satu yang kita urus, dikembalikan ke LS," ujar Budi saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jumat (19/4/2024).
Selain itu, Budi mengatakan revisi Permendag No.36/2023 juga akan mengakomodir keluhan pengusaha terhadap sistem persetujuan teknis (pertek) di Kementerian Perindustrian yang dianggap belum siap.
Baca Juga
Menurut Budi, Kemendag tengah mengevaluasi bersama Kemenperin untuk memutuskan peluang penundaan implementasi aturan lartas impor untuk sejumlah komoditas.
"Kalau misalnya perlu ditunda itu maksimal 3 bulan. Tapi kalau dari pertek itu sudah siap ya enggak perlu ditunda Permendagnya. Kita lihat, karena kemarin kan sebagian sudah siap perteknya," tuturnya.
Sebelumnya, Aptindo menganggap aturan lartas impor dalam Permendag No.36/2023 telah menghambat kebutuhan Premiks Fortifikan lantaran harus dengan Persetujuan Impor (PI) dan LS (Laporan Surveyor).
Adapun, Premiks Fortifikan adalah bahan untuk menambah zat gizi pada produk pangan termasuk tepung terigu agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Ketua Umum Aptindo, Franciscus Welirang, mengatakan aturan lartas impor itu berisiko pada kelangkaan tepung terigu, bahkan kenaikan harga tepung terigu di pasar. Musababnya, ketersediaan Premiks Fortifikan dari setiap anggota industri terigu nasional saat ini hanya cukup untuk April-Juni 2024.
"Pemerintah harus dan perlu segera membuatkan aturan baru atau pengecualian khusus terkait impor Premiks Fortifikan untuk tepung terigu, karena stok sudah sangat menipis. Bahkan ada yang sudah habis bulan April ini," ujar Franky, Rabu (17/4/2024).
