Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memberikan tanggapan terkait proses negosiasi penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia yang dikabarkan alot.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan penambahan kepemilikan saham di PTFI menjadi sebesar 61%, dari sebelumnya sebesar 51%.
Tony menyampaikan bahwa proses negosiasi saat ini masih belum berlanjut karena dalam sepekan terakhir tidak ada kegiatan atau pembahasan karena adanya momentum libur menjelang Ramadan.
”Sekarang, seminggu ini pada dasarnya kan kegiatan hampir tidak ada,” katanya kepada wartawan saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).
Terkait pembahasan yang alot, Tony mengatakan bahwa penambahan kepemilikan saham memang melewati sejumlah proses, baik proses birokrasi maupun administrasi.
“PP 96/2021 juga perlu direvisi, jadi semuanya butuh waktu,” jelasnya.
Baca Juga
Dia juga menyampaikan bahwa pihak Freeport dan pemerintah telah memiliki kesepahaman yang sama terkait dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, sehingga tidak ada kendala dari pihak Freeport.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil mengatakan bahwa negosiasi berjalan cukup alot.
“Iya negosiasi kan biasa lah. Kalau dalam negosiasi kan Bapak Presiden [Jokowi] perintahkan kita harus ada manfaat,” tuturnya.
Bahlil menjelaskan bahwa dengan penambahan kepemilikan saham, Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia dengan kepemilikan 61% saham. Dengan demikian, Freeport dipastikan bukan milik Amerika Serikat (AS) lagi.
“Artinya, Freeport bukan milik Amerika Serikat lagi, tetapi sudah milik Indonesia milik negara kita," kata Bahlil.
