Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan rencana penambahan kepemilkan saham pemerintah di Freeport indonesia menjadi sebesar 61%.
Bahlil menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menurutnya, apabila revisi tersebut telah rampung, maka negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait penambahan kepemilikan saham pemerintah dari 51% menjadi 61% bisa segera seleasai.
Perubahan aturan itu dinilai menjadi langkah yang wajib untuk dilalui sebelum menyelesaikan aksi penambahan kepemilikan saham di PTFI.
“Kami tunggu perubahan PP. Kalau sudah selesai, maka akan kami selesaikan [negosiasi penambahan kepemilikan saham]. Nanti kalau belum selesai, gua lagi yang dipersoalkan,” kata Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/4/2024).
Sebelumnya, Bahlil mengakui negosiasi terkait penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) berjalan cukup alot.
Baca Juga
Adapun, pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 10% menjadi 61% sebagai salah satu syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041.
Bahlil menegaskan bahwa perpanjangan kontrak PTFI harus mendatangkan manfaat bagi Indonesia.
“Oh, iya negosiasi kan biasa lah. Kalau dalam negosiasi kan Bapak Presiden [Jokowi] perintahkan kita harus ada manfaat,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/4/2024).
Dia mengungkapkan, baru-baru ini dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para petinggi Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dan PTFI.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai laporan persiapan commissioning smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur. Smelter tembaga tersebut diklaim membutuhkan waktu untuk dapat berproduksi dengan kapasitas penuh setelah commisioning pada Mei 2024.
