Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui negosiasi terkait penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) berjalan cukup alot.
Adapun, pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 10% menjadi 61% sebagai salah satu syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041. Bahlil menegaskan bahwa perpanjangan kontrak PTFI harus mendatangkan manfaat bagi Indonesia.
“Oh, iya negosiasi kan biasa lah. Kalau dalam negosiasi kan Bapak Presiden [Jokowi] perintahkan kita harus ada manfaat,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/4/2024).
Dia mengungkapkan, baru-baru ini dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para petinggi Freeport-McMoRan Inc. (FCX) dan PTFI.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai laporan persiapan commissioning smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur. Smelter tembaga tersebut diklaim membutuhkan waktu untuk dapat berproduksi dengan kapasitas penuh setelah commisioning pada Mei 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan menambah kepemilikan saham 10% di PT Freeport Indonesia.
Baca Juga
Dia menekankan bahwa dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia dengan kepemilikan 61% saham. Dengan demikian, Freeport dipastikan bukan milik Amerika Serikat (AS) lagi.
Hal ini dia sampaikan kepada wartawan usai menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
“Artinya, Freeport bukan milik Amerika Serikat lagi, tetapi sudah milik Indonesia milik negara kita," katanya dalam forum tersebut.
Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia itu mengeluhkan bahwa dalam proses pengambilalihan saham Freeport pemerintah justru kurang mendapatkan dukungan.
Kepala Negara melihat bahwa dalam proses penambahan saham ini banyak pihak yang tidak memberikan dukungan hingga cenderung melakukan perundungan kepada pemerintah. Padahal, dia menekankan membutuhkan keberanian dan nyali untuk merealisasikan tantangan besar tersebut.
"Kadang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ambil seperti ini nggak ada yang dukung diem-diam saja, malah sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek saya terus saja. Kalau saya yakini bener saya akan terus," katanya.
Presiden Ke-7 RI itu juga menegaskan dirinya konsisten terhadap hilirisasi, termasuk pengembangan digitalisasi hingga ekonomi hijau sebagai arah pembangunan Indonesia supaya bisa menjadi negara maju.
Oleh sebab itu, dia meyakini apabila Indonesia memiliki posisi mayoritas kepemilikan di perusahaan tambang asal AS tersebut, maka dapat membuat pendapatan negara pun bertambah.
"Jangan ada bayangan itu Amerika Serikat, sudah Indonesia sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61%, dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% masuk ke negara. Begitu kita naik 61% nantinya 80% akan masuk ke negara," pungkas Jokowi.
