Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan telah mendata 13,4 juta Koperasi dan UMKM (KUMKM) secara detail dalam survei yang dilakukan sejak dua tahun lalu.
Deputi Kewirausahaan, Siti Azizah mengatakan bahwa selama 2022 pihaknya telah berhasil mendata 9,1 juta KUMKM di 240 kabupaten/kota. Sementara itu, pada 2023 sebanyak 4,3 juta data KUMKM berhasil didata dari 215 kabupaten/kota.
"Jadi sudah ada saat ini kurang lebih 13,4 juta data pelaku KUMKM, ini datanya by name by address," ujar Azizah dalam konferensi pers, di KemeKopUKM, Selasa (26/3/2024).
Dia membeberkan, bahwa sebagian besar KUMKM yang terdata berada di Pulau Jawa. Kendati begitu, dia mengakui masih ada 59 kabupaten/kota yang keberadaan KUMKM belum didata.
Rata-rata daerah yang belum disurvei cenderung sulit untuk dijangkau seperti wilayah kepulauan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan survei membuat pemerintah harus menyiapkan langkah strategis dan efisien untuk mendata secara langsung KUMKM di wilayah-wilayah tersebut.
Adapun sejumlah aspek digunakan di dalam survei KUMKM tersebut seperti identitas pelaku usaha, identitas usaha, bidang usaha, proses produksi, kapasitas marketing, kondisi keuangan hingga ketersediaan SDM.
Baca Juga
"Tantangannya karena ini survei langsung, bukan survei digital jadi kami harus bertemu mereka dan pencapainnya tidak mudah," jelasnya.
Azizah mengatakan, pihaknya menargetkan 4 juta KUMKM bisa terdata dalam survei tahun ini. Namun, dia belum bisa memastikan bahwa pendataan KUMKM di seluruh wilayah dapat selesai di akhir masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, data makro KUMKM tersebut bakal diintegrasikan dengan Kementerian/lembaga lain untuk menjadi bahan acuan dalam membuat kebijakan.
"Kami akan lanjutan tahun ini, bisa saja [belum selesai hingga pemerintahan Jokowi berakhir]," ucapnya.
