Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah mendatang untuk merelaksasi batas maksimal defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sekitar 3%-5%.
Ketua Apindo Shinta W. Kamdani menilai, hal tersebut dapat membantu pemerintah dalam menyediakan dana-dana stimulus untuk pembangunan Indonesia, setidaknya dalam lima tahun ke depan.
“Hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pak Prabowo selaku Presiden terpilih 5 tahun ke depan adalah merelaksasi batas maksimal defisit fiskal terhadap PDB,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (25/3/2024).
Lebih lanjut Shinta menyebut, pemerintah mendatang dinilai perlu melakukan berbagai proses intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara, dengan memperbaiki data penduduk.
Selain itu, pemerintah mendatang diharapkan dapat merealisasikan rencana pemisahan Dirjen Pajak dan Bea Cukai sehingga instansi baru dapat fokus untuk menggenjot penerimaan negara.
Menurut catatan Bisnis, Senin (25/3/2024), kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 15 Maret 2024 mengalami surplus sebesar Rp22,8 triliun atau 0,1% dari PDB.
Baca Juga
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kondisi tersebut tercermin dari pendapatan negara yang mencapai Rp493,2 triliun atau 17,6% dari target. Kendati demikian, pendapatan negara pada periode ini terkontraksi sebesar 5,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, belanja negara justru tumbuh 18,1% atau mencapai Rp470,3 triliun pada periode ini.
Secara terperinci, sampai dengan 15 Maret 2024 belanja pemerintah pusat mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3% dari pagu. Nominal ini tumbuh 17% dari realisasi tahun lalu.
Belanja untuk Kementerian/Lembaga menjadi yang terbesar, yakni senilai Rp165,4 triliun yang dipengaruhi oleh penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Belanja K/L dipengaruhi oleh belanja bansos dan pelaksanaan pemilu yang memang front loading di depan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret, Senin (25/3/2024).
Untuk belanja non K/L mencapai 163,4 triliun atau 11,9% dari target dan tumbuh 10,4% (yoy). Penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga sudah dilaksanakan Rp141,4 triliun, naik 20,5% dari tahun lalu.
