Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bp Indonesia Masih Tunggu Restu Kantor Pusat Garap Proyek Tangguh UCC

bp Indonesia belum mendapat restu dari kantor pusat di London terkait kepastian investasi Proyek Tangguh UCC, Teluk Bintuni, Papua Barat.
Proyek Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat - BP Indonesia
Proyek Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat - BP Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — bp Indonesia tengah bekerja keras mendapatkan persetujuan investasi atau final investment decision (FID) dari kantor pusatnya di London untuk Proyek Tangguh UCC, Teluk Bintuni, Papua Barat. 

Proyek yang meliputi pengembangan lapangan gas Ubadari, enhanced gas recovery (EOR) melalui penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon (EGR/CCUS) di Lapangan Vorwata, serta onshore compression itu sudah mendapat persetujuan pengembangan atau plan of development (PoD) dari SKK Migas pada 2021 lalu. 

Hanya saja hingga saat ini, kepastian investasi dari kantor pusat bp dan mitra investor lainnya belum kunjung terbit. 

bp VP Indonesia & Managing Counsel Asia Pacific Hardi Hanafiah menargetkan kepastian investasi proyek dengan nilai mencapai US$3,84 miliar atau sekitar Rp59,76 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) dapat dipegang dari kantor pusat dan mitra investor lainnya pada paruh pertama tahun ini. 

“Secara internal kami harus bersaing ketat di kantor pusat karena bp sudah mencanangkan net zero emission sejak 2019, artinya proyek EBT juga harus kami pertimbangkan. Artinya, beberapa investasi di hidrokarbon berkurang,” kata Hardi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII, dikutip Kamis (14/3/2024). 

Kendati demikian, Hardi memastikan, Indonesia masih menjadi tujuan investasi unggulan dari bp pusat. Buktinya, kata Hardi, bp baru saja menyelesaikan proyek pengembangan Tangguh Train 3 dengan nilai investasi US$4,83 miliar atau sekitar Rp72,45 triliun pada November tahun lalu. 

“Dengan gembira Indonesia tetap jadi perhatian tertinggi di bp,” kata dia. 

Sementara itu, dia meminta pemerintah bersama dengan parlemen untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) untuk memperkuat nilai tawar investasi Indonesia di kantor pusat bp. 

“Sehingga kepastian hukum bisa memperkuat perjuangan kami untuk mendapatkan kepastian investasi dari kantor pusat dan para partner,” tuturnya. 

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, lembaganya saat ini masih mengawal tahapan desain dan rekayasa atau front-end engineering and design (FEED) yang masih dimatangkan tahun ini.  

“Sekarang lagi FEED ya, tahapan FEED sama persiapan-persiapan lain sehingga kita harapkan segera FID,” kata Dwi saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/9/2023). 

Tangguh EGR/CCUS akan mengurangi emisi hingga 33 mtCO2 hingga 2045 dengan menginjeksi CO2 ke reservoir di Lapangan Vorwata sebanyak 4 mtCO2 per tahun. 

Di sisi lain, bp menargetkan terdapat tambahan produksi sekitar 300 Bscf hingga 2035 atau 500 Bfcd hingga 2045 nanti dari lapangan hasil pengembangan UCC tersebut.  

“Untuk pendanaan sudah tidak ada masalah termasuk carbon capture dan CCUS,” kata Dwi. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper