Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memberikan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama (KKS) Tangguh selama 20 tahun kepada raksasa minyak dan gas bumi (migas) asal Inggris, BP. Peran BP di Tangguh ini adalah sebagai operator dari KKS dan mitra KKS Tangguh.
Dalam kesepakatan tersebut, KKS Tangguh, yang terdiri atas KKS Berau, Muturi, dan Wiriagar, yang akan berakhir pada 2035, diperpanjang hingga 2055.
Arifin mengatakan bahwa perpanjangan kontrak kerja sama ini, akan memastikan ketersediaan liquified natural gas (LNG) dalam memenuhi kebutuhan domestik dan kebutuhan LNG negara lain. Salah satunya untuk mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.
"LNG sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara yang tengah memasuki periode transisi energi, kita harus mencapai target net zero emission pada 2060. Kami percaya bahwa gas akan memiliki peran penting dalam mencapai target tersebut. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi gas di masa depan, maka dari itu Pemerintah meminta kontraktor untuk dapat bekerja sama dan mengembangkan sumber daya," ujar Arifin dalam acara penandatanganan perpanjangan KKS Tangguh, Jumat (23/12/2022).
Arifin menyampaikan, Kementerian ESDM mendukung langkah ini lantaran berdampak baik bagi pengembangan hulu migas Indonesia yang akan berdampak pada produksi gas dalam negeri.
“Pemerintah juga telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pengembangan hulu migas Indonesia," kata Arifin.
Arifin juga berharap setelah penandatanganan KKS ini, kehadiran BP dalam Blok Tangguh ini bisa sampai pada penyelesaian proyek Tangguh Train 3.
Di sisi lain, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa perpanjangan Tangguh tidak hanya memberikan kepastian investasi bagi upaya peningkatan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
“Perpanjangan Tangguh akan mendatangkan investasi baru sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$ 4.6 miliar atau setara dengan Rp66,7 triliun. Untuk penerimaan negara di tahun 2035 sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$5,5 miliar atau setara dengan Rp79,75 triliun, serta dampak positif berupa kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah maupun dampak berganda lainnya," tutur Dwi.
Sementara itu, BP Executive Vice President Anja-Isabel Dotzenrath mengatakan bahwa perpanjangan ini mencerminkan komitmen jangka panjang BP terhadap Indonesia.
"Hal ini memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan luar biasa yang tim kami di Indonesia telah lakukan selama ini, bersama dengan para mitra kami dan dengan dukungan kuat dari Pemerintah, untuk menghasilkan gas alam dari Tangguh secara andal dan aman untuk Indonesia, dan pasar-pasar lainnya. Perpanjangan ini membantu membuka peluang-peluang baru bagi masa depan Tangguh," ujarnya.
