Bisnis.com, JAKARTA – Momen transisi pemerintahan baru menjadi PR bagi pemerintah yang masih menjabat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun selanjutnya.
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuturkan bahwa penyusunan APBN merupakan ritual tahunan yang diatur oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 17/2017.
“APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan di tahun 2024. Ini mirip dengan tahun 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi. Proses koordinasi dan komunikasi secara intens terjadi, justru demi memastikan keberlanjutan,” tuturnya dalam cuitan X, dulu Twitter, @prastow, dikutip Rabu (6/3/2024).
Untuk itu, selagi menunggu hasil Pemilu melalui penetapan oleh KPU, pemerintah melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan.
Penyusunan pun dipimpin Presiden Jokowi, pembahasan asumsi, proyeksi, dan indikator tentu dapat sekaligus mempertimbangkan program Presiden terpilih dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat.
Prastowo berpandangan bahwa mempertimbangkan program presiden terpilih wajar dan realistis mengingat APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan baru.
Proses standar yang terjadi setiap tahunnya dalam penyusunan anggaran ini meliputi penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.
Kemudian penyusunan kapasitas fiskal, meninjau angka dasar K/L, dan dilanjutkan dengan penyampaian KEM-PPKF serta ketersediaan anggaran ke Presiden pada Maret.
Pada bulan Maret juga Kementerian Keuangan harus menyampaikan pagu indikatif. Sementara pagu anggaran akan disampaikan pada akhir Juni setelah diskusi dengan wakil rakyat di Senayan.
Sebelum finalisasi, terjadwal penelaahan RKA-KL pada akhir Juli dan penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus. Pasalnya, nota keuangan akan disampaikan oleh presiden pada 16 Agustus setiap tahunnya.
Setelah nantinya RAPBN ditetapkan sebagai UU, pemerintah akan menerbitkan perincian APBN TA 2025.
Seperti halnya saat ini dalam transisi 2024 ke 2025 atau dari pemerintahan Jokowi ke penggantinya, yang digadang-gadang adalah Prabowo Subianto.
Salah satu program unggulan Prabowo, makan siang gratis, disebut sudah masuk dalam pembahasan. Meskipun Prabowo belum secara resmi ditetapkan sebagai pemenang.
Bahkan, Prabowo telah mendeklarasikan di depan investor bahwa dirinya akan dilantik pada Oktober mendatang. “InsyaAllah, saya akan dilantik pada 20 Oktober [2024],” ungkapnya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).
Berikut linimasa KEM-PPKF dan RAPBN 2025:
1. Penyampaian KEM PPKF ke DPR (minggu ketiga Mei)
2. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (Mei-Juni)
3. Penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR (16 Agustus)
4. Pembahasan RUU APBN 2025 & NK (Agt-Sep)
5. Penetapan APBN TA 2025 (Okt)
Tangkapan Layar X @prastow
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
