Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kenaikan harga beras di dalam negeri.
Anggota KPPU, Hilman Pujana, mengatakan, tim investigasi yang terdiri dari tim kajian dan tim penegak hukum KPPU ini nantinya akan melakukan diskusi dari hasil pengumpulan data terkait untuk kemudian ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
“Syaratnya kan kalau kita menemukan alat bukti baru kita bisa naikkan [ke penyidikan],” kata Hilman di Kantor KPPU, Rabu (28/2/2024).
Dia menuturkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengumpulan informasi mengenai kenaikan harga beras. Kendati demikian, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai tim khusus ini lantaran masih kurangnya informasi.
“Intinya kenapa kita membentuk tim khusus tentunya kami sudah melihat ada hal-hal yang tim KPPU perlu turun untuk melihat hal-hal di sektor-sektor ini,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, harga beras dalam negeri sempat melonjak bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga
Pemerintah mematok HET sebesar Rp13.900-Rp14.800 per kilogram untuk beras premium dan Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia A. Widyasanti, mengungkapkan, kenaikan harga komoditas beras didorong oleh minimnya pasokan di beberapa wilayah akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan, serta terhambatnya distribusi komoditas pangan.
“Tingginya harga beras dipengaruhi oleh suplai yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan permintaan yang tinggi,” ungkap Amalia dalam rilis BPS, Kamis (1/2/2024).
Selain itu, adanya restriksi negara eksportir telah menyebabkan lonjakan harga beras di tingkat global.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan program untuk menjaga stabilitas harga beras secara berkelanjutan. Salah satunya, penderasan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan beras komersial ke seluruh Indonesia.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bapanas telah menugaskan Perum Bulog untuk meningkatkan penyaluran beras hingga 250.000 ton per bulan.
Adapun, total beras SPHP yang telah digelontorkan di berbagai pasar ritel modern mencapai 7.596 ton hingga Februari 2024.
Sementara untuk beras komersial, Perum Bulog telah menyalurkan secara luas ke pasar-pasar. Arief menargetkan, penyaluran beras komersial hingga 30 Maret 2024 dapat memenuhi target 250.000 ton.
Sebagai informasi, pemerintah sejak akhir 2023 telah menggelontorkan 200.000 ton beras hingga Maret 2024 ke penggilingan padi untuk membantu mempercepat stabilisasi harga.
“Kita minta tolong penggiling padi untuk bantu cetak beras yang 5 kilogram untuk didistribusikan ke seluruh ritel, termasuk para tradisional,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi beberapa waktu lalu.
