Bisnis.com, JAKARTA – Posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.253,09 triliun per Januari 2024. Jumlah utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu setara 38,75% produk domestik bruto dan tertinggi sepanjang massa.
Posisi utang pemerintah pada Januari 2024 tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 yang sebesar Rp8.114,69 triliun atau dengan rasio 38,56% terhadap PDB.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa rasio utang yang cenderung tinggi pada Januari 2024 sering dengan belanja pemerintah yang relatif besar, misalnya pada pos belanja bansos.
Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan negara sekencang tahun lalu. Akibatnya, belanja ditutupi dengan pinjamam sehingga rasio utang makin mendaki pada awal tahun ini.
“Saya kira memang upaya untuk menurunkan rasio utang di tahun ini akan cukup menantang mengingat kebutuhan untuk pendanaan berbagai program pemerintah relatif besar mengingat berbagai program seperti bantuan sosial itu dialokasikan lebih tinggi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (27/2/2024).
Dia menjelaskan, dengan perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% tahun ini, penerimaan pajak juga akan cenderung melambat sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB berpotensi meningkat.
Baca Juga
“Saya kira memang kondisi atau rasio utang terhadap PDB berpeluang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di tahun lalu,” jelasnya.
Yusuf menyampaikan, terkait pengelolaan utang, pemerintah perlu mengantisipasi situasi suku bunga global yang tetap tinggi, terutama di negara maju, untuk menurunkan laju inflasi.
Dengan kondisi ini, maka Bank Indonesia juga akan mempertahankan suku bunga acuan pada level yang tetap tinggi hingga ada penyesuaian suku bunga acuan oleh bank sentral negara-negara maju.
Hal ini kata dia akan mempengaruhi target imbal hasil yang ingin dicapai pemerintah, yang kemudian akan berdampak juga pada cost of fund yang relatif masih mahal.
Oleh karena itu, ongkos pembiayaan yang tinggi perlu disinergikan dengan target rasio utang dalam kebijakan fiskal jangka menengah hingga panjang.
“Saya kira pemerintah tetap perlu menetapkan target penurunan rasio utang untuk memastikan kesehatan fiskal terjaga, terutama dalam jangka panjang,” jelas Yusuf.
