Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai Rp184,2 triliun hingga Januari 2024.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp44,8 triliun dan non-K/L yang sejumlah Rp51,6 triliun. Selain itu, juga termasuk transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp87,8 triliun.
“Belanja dari K/L mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1% dari pagu, terutama sangat dikontribusikan oleh belanja yang berusuan dengan pemilu. Belanja non-K/L atau BUN mencapai Rp51,6 t atau 3,8% dari pagu, terutama untuk pembayaran pensiun,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2/2024).
Adapun, dalam pos belanja di K/L terdapat bagian untuk bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bansos pangan, hingga Program Indonesia Pintar.
Dalam laporannya kali ini, Sri Mulyani tidak menyebutkan dan mendetailkan realisasi penyerapan anggaran tersebut, seperti dalam konferensi pers APBN di bulan-bulan sebelumnya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut memaparkan belanja K/L yang meningkat ini didorong oleh belanja pegawai yang naik, dari Rp12,1 triliun pada periode Januari 2023 menjadi Rp15,3 triliun pada Januari 2024.
Baca Juga
Sementara belanja barang senilai Rp12,9 triliun utamanya disalurkan ke Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp4,6 triliun untuk pembayaran BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
Selain itu, belanja juga disalurkan oleh KPU senilai Rp1,7 triliun untuk pembentukan badan Adhoc dan pengawasan masa kampanye, serta penetapan peserta pemilu. Dalam suasana pemilu, Bawaslu juga membelanjakan Rp1 triliun untuk pengawasan pemilu.
Kemudian anggaran senilai Rp1,3 triliun dibelanjakan oleh Polri, serta Rp500 miliar oleh Kementerian Pertahanan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista.
Di sisi lain, belanja modal yang tercatat senilai Rp4,1 triliun yang terbesar diserap untuk pengadaan peralatan dan mesin bidang hankam Polri sejumlah Rp2,6 triliun.
Sisanya dibelanjakan untuk jalan, irigasi, dan jaringan oleh Kementerian PUPR serta gedung dan bangunan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang masing-masing senilai Rp900 miliar dan Rp500 miliar.
Anggaran Bansos
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengungkapkan bantuan tersebut diberikan untuk masyarakat kelas bawah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 18,8 juta keluarga.
Bagi keluarga yang memiliki balita stunting akan mendapatkan tambahan bantuan berupa daging ayam dan telur.
“Bansos beras, daging ayam, telur ini sampai dengan Juni [2024], ini anggarannya Rp17,5 triliun,” ungkapnya.
Selain bansos pangan, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rawan Pangan, yang merupakan kelanjutan dari BLT El Nino, untuk tiga bulan pertama pada awal 2024 dengan total anggaran Rp11,3 triliun.
“Anggaran sudah disiapkan dari cadangan belanja bansos yamg memang sudah disiapkan setiap tahun-tahun anggaran,” jelasnya.
