Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dampak perubahan iklim bisa menimbulkan kerugian Indonesia hingga Rp544 triliun.
Sri Mulyani menuturkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memperkirakan nilai kerusakan dan kerugian antara periode 2020 hingga 2024.
"Bappenas mengestimasi Rp544 triliun antara periode 2020 hingga 2024," ujar Sri Mulyani pada acara Pertemuan Nasional Results-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD++) Tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (21/02/2024).
Dia menilai perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut diperkirakan berdampak pada nilai Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, antara 0,66% sampai 3,45%. Menurutnya, jika bicara nilai GDP sama artinya bicara mengenai angka kerusakan dan kerugiannya juga.
Menurutnya, estimasi climate change dan permukaan air laut yang naik akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian kita antara 0,66% hingga 3,45% dari GDP.
"Jadi kalau kita bicara tentang GDP itu sekitar Rp20,6 ribu triliun maka kita bicara mengenai angka kerusakan dan kerugian yang nilainya bisa mencapai Rp600,45 triliun,” ujar
Baca Juga
Bendahara Negara itu mengatakan dampak perubahan iklim akan berpengaruh pada kehidupan manusia, seperti sektor ekonomi dan keuangan.
Dia juga memberikan dorongan terhadap para pemangku kepentingan agar saling bekerja sama untuk mengatasi dampak tersebut, tidak hanya mengadakan pertemuan dan seminar namun adanya tindakan nyata yang kredibel dan efektif.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan usaha Indonesia untuk menghindari bencana perubahan iklimdilakukan secara sistematis, usaha ini mendapatkan rekognisi dan kompensasi dalam menjagakelestarian lingkungan, seperti Green Climate Fund (GCF), merupakan dana khusus terbesar di dunia yang digunakan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan meningkatkan kemampuan dalam menanggapi perubahan iklim, pembayaran berdasarkan performa atau RBP dari REDD++.
Dia juga menekankan mitigasi bencana perubahan iklim yang diupayakan oleh Indonesia tidak hanya bergantung pada pembayaran lembaga internasional tetapi berkaitan erat dengan regulasi.
Sri Mulyani menguraikan beberapa kebijakan yang telah dijalani oleh pemerintah pusat, yakni melalui Climate Budget Tagging (CBT), sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) hingga pendanaan multilateral lainnya, seperti Global Environment Facility (GEF). Harapannya, pemerintah daerah mempunyai kekuatan yang sama melalui CBT tingkat regional.
Dia berharap pada forum ini nanti akan bisa diskusi, bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, bagaimana program climate change terutama kalau di dalam forum ini emphasize-nya.
"Titik tekannya adalah pada kegiatan agriculture, forestry, maupun penggunaan lahan land use bisa saling mengangsu kawruh dan nimbo pengetahuan, saling bertukar pengetahuan dan menimba ilmu dan pengalaman sehingga kita nanti tidak hanya beberapa provinsi yang menonjol, tapi semua provinsi di Indonesia bisa menunjukkan sebagai juara atau champion di bidang climate change program," imbuhnya. (Ahmadi Yahya)
