Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan membukukan surplus sebesar US$6,3 miliar sepanjang 2023.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan suprlus pada 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada 2022 yang sebesar US$4,0 miliar.
Perkembangan ini, kata dia, terutama didukung kuatnya kinerja transaksi modal dan finansial.
“Perkembangan NPI secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (22/2/2024).
Erwin menjelaskan, transaksi berjalan pada 2023 mencatatkan defisit yang terkendali sebesar US$1,6 miliar atau setara dengan 0,1% dari PDB.
Pada periode tahun sebelumnya, transaksi berjalan masih membukukan surplus sebesar US$13,2 miliar atau 1,0% dari PDB.
Baca Juga
Perkembangan ini, imbuhnya, dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang, seiring kondisi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, serta permintaan domestik yang kuat.
Di sisi lain, defisit neraca jasa berkurang sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara seiring pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung.
Lebih lanjut, Erwin mengatakan, transaksi modal dan finansial pada 2023 mencatat perbaikan yang signifikan dengan membukukan surplus US$8,7 miliar, dibandingkan dengan defisit US$8,7 miliar pada 2022.
Perbaikan ini ditopang oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Tercatat, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2023 naik mencapai US$146,4 miliar dolar AS dari US$137,2 miliar pada akhir Desember 2022.
“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas Erwin.
Dia menambahkan, BI ke depan akan terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.
