Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait dengan rencana jumlah penduduk di IKN bakal dibatasi hanya 2 juta orang.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Agung Wicaksono, memastikan bahwa pertumbuhan penduduk di IKN tidak akan dibatasi hanya sampai 2 juta penduduk saja.
Agung menjelaskan IKN pada dasarnya didesain sebagai kota inklusif. Sehingga, dalam perkembangannya pemerintah tidak akan membatasi pertumbuhan penduduk di dalamnya.
"Bukan dibatasi, tapi itu adalah proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan 2045. Itu sekitar 2 juta orang, jadi bukan untuk dibatasi tapi proyeksi pertumbuhan populasinya," kata Agung saat ditemui di area perkantoran Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Agung juga memastikan IKN bukanlah kota untuk para ASN dan pemerintah semata. Hanya saja, pada awalnya populasi IKN memang akan masif berasal dari ASN yang dipindahkan.
Salah satu komitmen nyata pemerintah menjadikan IKN sebagai kota inklusif yakni dengan melakukan proses revitalisasi SD Negeri 20 Sepaku yang juga diperuntukkan bagi masyarakat setempat.
Baca Juga
Di samping itu, Agung juga menekankan 2 juta populasi warga bukanlah angka yang sedikit. Sehingga tidak benar apabila populasi di IKN disebut dibatasi dan eksklusif.
Sedikit memberi gambaran, Agung menjelaskan bahwa 2 juta populasi di IKN disebut akan setara dengan jumlah populasi warga Bekasi saat ini.
"2 juta [orang] itu bukan sedikit, 2 juta itu Bekasi lho. Bekasi yang orang sering bilang ini planet nih. Tapi enggak, bekasi tuh tata surya sendiri. Saya dulu tinggalnya berkantornya di Bekasi juga. Jadi, potensinya besar sekali Nusantara itu," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menuturkan bahwa penduduk IKN pada 2045 diproyeksi tidak lebih 2 juta jiwa.
Adapun, alasan di balik pembatasan populasi tersebut disampaikan Bambang karena pemerintah tidak ingin kembali mengulang apa yang terjadi di kota-kota besar lainnya.
"IKN ini 4 kali luas Jakarta. Tapi, penduduknya paling 2 juta. Kenapa? kita gak mau mengulangi apa yang terjadi di kota-kota di Indonesia yang over capacity," kata Bambang dalam Seminar Masa Depan Pasca IKN bersama dengan Pemprov DKI Jakarta.
