Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Basuki Titip Harapan ke Presiden, Infrastruktur Harus Lanjut

Dua infrastruktur vital menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yaitu terkait air dan konektvitas.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama istrinya, Kartika Nuraini menuju TPS 161 di Kemang Pratama, Bekasi, Rabu (14/2/2024) - BISNIS/Alifian Asmaaysi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama istrinya, Kartika Nuraini menuju TPS 161 di Kemang Pratama, Bekasi, Rabu (14/2/2024) - BISNIS/Alifian Asmaaysi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengimbau pemimpin baru ke depan dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendongkrak tingkat kemakmuran Indonesia.

Usai menggunakan hak pilihnya, Basuki berharap pemimpin ke depan tidak meninggalkan fokus pembangunan infrastruktur pada sektor Jalan tol serta air dan sanitasi.

"Jadi kalau saya punya prinsip, untuk hidup layak itu harus air [yang ditingkatkan], tapi untuk makmur itu harus konektivitas [jalan], saya kira dua itu yang harus diperhatikan [pemimpin baru]," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Rabu (14/2/2024).

Basuki menekankan, dua sektor infrastruktur tersebut diyakini menjadi kunci pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di samping itu, komitmen pemerintah ke depan dalam membangun jaringan-jaringan perpipaan air minum dan sanitasi juga penting untuk diperhatikan guna mengatasi masalah stunting di Indonesia.

"Kalau lihat Portugal itu sudah portable water 99% mampu men-serve penduduknya. Air minum semua yang dikamar mandi itu, jadi kalau untuk layak itu air dan sanitasi [perlu diprioritaskan], kalau di Indonesia itu untuk stunting," tambahnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh staf Khusus Menteri PUPR Bidang Air, Firdaus Ali yang menjelaskan pemerintah ke depan perlu menaruh perhatian serius dalam melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia.

Terlebih, target sustainable development goals (SDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 dan 2024 yang menetapkan cakupan perpipaan RI dapat mencapai 30% pada 2030.

"Kalau pemerintahan yang akan datang serius, sampai 2030 mungkin dari 21% kita bisa ke 26%. Itu tak akan bisa kita capai [target RPJMN-nya] karena butuh investasi yang besar sekali," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper