Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras menjadi tantangan Pemerintah di tengah masa tenang atau hari-hari terakhir jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Isu politisasi beras pun menyeruak.
Padahal, pemerintah sedang menghentikan bantuan pangan pada periode 8—14 Februari guna menghormati proses Pemilu 2024 yang sedang dalam masa tenang. Alhasil, aliran bantuan sosial, termasuk beras, yang sementara terhenti menambah pelik problem kelangkaan dan harga komoditas itu.
Menyitir panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (13/2/2024) pukul 09.09 WIB, rata-rata harga beras kualitas premium terpantau naik 1,21% menjadi Rp15.940 per kilogram. Pada saat yang sama, harga beras kualitas medium turun tipis 0,36% menjadi Rp13.880 per kilogram.
Harga beras masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium dan Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.
Di sisi lain, berdasarkan pantauan Bisnis di sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart, Aflamidi, Indomaret dan Superindo di wilayah Bogor, kemarin, Senin (12/2/2024), stok beras jenis premium tampak kosong.
Terpantau rak yang seharusnya berisikan beras premium kemasan 5 kilogram dalam kondisi kosong. Hanya tersisa label bertuliskan pembatasan pembelian beras maksimal 2 pak per orang.
Baca Juga
Di tengah situasi itu, Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sigap mengarahkan kebijakan intervensi pasar melalui perintah untuk mengguyur 200.000 ton beras ke ritel modern.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengaku telah menerima instruksi Presiden untuk mendistribusikan sebagian beras dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) ke gerai-gerai ritel modern.
Arief menyebut sebanyak 50.000 ton bakal didistribusikan oleh Food Station di wilayah DKI Jakarta, sedangkan sisanya didistribusikan oleh Bulog. Adapun nantinya, beras yang disalurkan dalam kemasan 5 kilogram di gerai ritel modern.
"Saya diperintahkan bapak Presiden untuk membereskan yang di Cipinang, karena yang Cipinang ini stoknya banyak tapi di pasar modern sedikit," ujar Arief, di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Senin (11/2/2024).
Selain itu, Arief menegaskan bahwa pihak Bulog akan segera mempercepat koordinasi dengan penggilingan padi untuk memproduksi beras SPHP kemasan 5 kilogram untuk dipasarkan ke ritel modern dan pasar tradisional.
Setali tiga uang, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong upaya untuk memperlancar distribusi beras melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dia meyakini, stok beras pemerintah masih memadai.
Orang nomor dua di Indonesia itu menekankan bahwa saat ini stok cadangan beras di Bulog masih berada di kisaran 800.000 ton. Bahkan, Ma’ruf menyebut bahwa pemerintah sudah mengimpor beras mencapai 400.000 ton.
“Dalam perjalanan mungkin impor masuk 400.000 ton. Jadi kira-kira stok kita sebentar lagi mencapai 1,2 juta ton. Oleh karena itu, saya minta memang ini supaya segera digelontorkan kepada masyarakat,” ucapnya kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres, Medan Merdeka Selatan, Senin (12/2/2024).
Wapres Ke-13 RI meyakini penguatan distribusi pasokan akan meminimalisir kelangkaan dan menekan harga beras.
POLITISASI BERAS
Namun, upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan stok dan harga yang menjulang beras di tengah kontestasi Pilpres 2024 itu tak lepas dari sorotan. Isu politisasi komoditas beras pun mengemuka.
Namun itu isu dibantah Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Dia menegaskan bahwa tidak ada bantuan beras yang dipolitisasi.
Penghentian sementara penyaluran bantuan beras saat ini dilakukan untuk menghormati hari tenang jelang Pemilu.
"Enggak lah beras enggak ada dipolitisasi, kemarin waktu penyaluran bantuan Pangan dibilang politisasi sekarang kita setop sementara," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa gejolak harga beras jelang Pilpres 2024 merupakan dampak dari dinamika pasar. Menurutnya, kenaikan harga beras juga terjadi hampir di banyak negara, termasuk India.
"Semua negara perlu beras, harga beras melonjak enggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," jelasnya saat memantau pasokan beras di Ramayana Klender, Seni (12/2/2024).
Kendati harga beras meroket dalam setahun terakhir, Erick mengeklaim pemerintah mampu mengendalikan inflasi di kisaran 2,6%. Adapun, negara lainnya mengalami inflasi hampir 10%.
Impor beras di tengah ketidakpastian produksi dalam negeri dianggap sebagai langkah kebijakan yang tepat dalam kondisi tersebut.
Apalagi, kata Erick, impor beras sejak tahun lalu berhasil tidak merusak harga gabah maupun beras di petani.
"Artinya pemerintah membuat kebijakan yang baik, sempurna," ucapnya.
Terpisah, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk bantuan pangan beras pada Kamis (15/2/2024).
Bayu menyebut bahwa program bansos akan kembali digelar tepat setelah pergelaran Pilpres 2024, yang jatuh pada Rabu (14/2/2024), selesai dilaksanakan.
"Bantuan pangan akan jalan lagi pada tanggal 15 Februari [2024]," kata Bayu kepada wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/2/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
