Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengevaluasi pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024-2026 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bauksit.
Otoritas mineral memperkirakan rencana produksi bauksit pada tahun ini berada di kisaran 14 juta ton sesuai dengan estimasi kapasitas input fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter bauksit di level 13,88 juta ton saat ini.
Rencana produksi itu berasal dari 15 perusahaan sampai dengan 16 perusahaan tambang bauksit.
“Terkait waktu persetujuan masing-masing RKAB tergantung pada kelengkapan dokumen prasyarat yang harus dilengkapi, proses kajian terus dilakukan, mungkin dalam waktu dekat akan selesai,” kata Direktur Pembinaan Program Minerba Julian Ambassadur Shiddiq kepada Bisnis, Selasa (13/2/2024).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 80 perusahaan pemegang IUP bauksit. Kendati demikian, hanya 16 perusahaan yang mengajukan RKAB selama 2023 atau saat larangan ekspor bahan mentah mulai efektif saat itu.
Menurut Julian, 16 IUP tersebut memiliki afiliasi dengan smelter alumina yang telah beroperasi. “Kemungkinan IUP-IUP ini yang tetap akan mengajukan RKAB 2024-2026,” kata dia.
Baca Juga
Kendati demikian, rencana produksi 14 juta ton itu bisa bertambah seiring dengan penambahan kapasitas input smelter pertengahan tahun ini.
“Angka [produksi] tersebut bisa bertambah bila ada tambahan smelter alumina yang beroperasi,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memproyeksikan terdapat sekitar 13,86 juta ton bauksit yang tidak dapat diserap di dalam negeri hasil limpahan atau moratorium ekspor tahun ini. Proyeksi volume yang tidak terserap itu setara dengan nilai ekspor sekitar US$494,6 juta.
Sebelum larangan ekspor, realisasi input fasilitas pemurnian bauksit domestik berada di level 13,88 juta ton pada 2022 lalu. Kendati demikian, realisasi penjualan bauksit ke luar negeri mencapai 14,29 juta ton pada periode tersebut.
Pada tahun selanjutnya saat larangan ekspor, terdapat pengurangan ekspor bauksit sekitar 8,09 juta ton atau setara dengan 288,52 juta ton. Dengan demikian, terdapat pemangkasan produksi yang cukup signifikan di sisi hulu tambang bauksit selepas moratorium ekspor pertengahan Juni 2023 lalu.
Seperti diketahui selain usaha patungan Inalum dan Antam, terdapat tujuh IUP yang mendirikan smelter, di antaranya PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.
Delapan rencana smelter anyar itu memiliki kapasitas input bauksit mencapai 27,41 ton dan kapasitas produksi alumina sebesar 9,98 juta ton.
Selepas moratorium ekspor bauksit per 10 Juni 2023, pemerintah mengidentifikasi kapasitas input empat smelter yang sudah beroperasi komersial di dalam negeri sebanyak 13,88 juta ton, dengan kapasitas produksi smelter grade alumina (SGA) mencapai 4,3 juta ton.
Adapun, keempat smelter yang beroperasi saat ini, di antaranya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, Ketapang, dengan kapasitas produksi SGA mencapai 1 juta ton. Lalu, smelter PT Well Harvest Winning Alumina Refinery hasil ekspansi yang menambah kapasitas produksi SGA perusahaan sebanyak 1 juta ton.
Smelter yang sudah beroperasi ketiga milik PT Indonesia Chemical Alumina, Tayan, dengan kapasitas produksi chemical grade alumina (CGA) mencapai 300.000 ton. Selanjutnya, smelter keempat milik PT Bintan Alumina Indonesia, Bintan, dengan kapasitas produksi SGA sebesar 2 juta ton.
Hanya saja, Indonesia baru memiliki satu pabrikan aluminium milik PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, Kuala Tanjung, dengan kapasitas input alumina sekitar 500.000 ton setiap tahunnya.
Sementara kemampuan produksi Inalum untuk aluminium ingot berada di batas atas 225.000 ton, aluminium alloy dengan kapasitas 90.000 ton, dan aluminium billet dengan kemampuan produksi 30.000 ton.
Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyesalkan belum terbitnya persetujuan RKAB periode 2024-2026 perusahaan tambang bauksit hingga awal tahun ini.
Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, lambannya persetujuan dari otoritas mineral menyebabkan belasan perusahaan tambang yang masih beroperasi di tengah larangan ekspor bauksit berhenti berproduksi. Padahal, kata Ronald, pabrik alumina domestik sudah meminta bahan baku dari penambang bauksit saat ini.
“Sampai hari ini belum keluar, sekarang kan penambang bauksit itu kan tinggal 10 atau 12 yang mengajukan RKAB itu sedikit sekali, RKAB belum keluar kita juga tidak bisa kerja,” kata Ronald saat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).
