Bisnis.com, JAKARTA – Dua emiten konstruksi BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berkomitmen melanjutkan penguatan tata kelola di tengah adanya indikasi konflik kepentingan di internal perusahaan.
Diketahui, dalam screening awal terhadap seluruh BUMN Karya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa secara umum terdapat konflik kepentingan. Salah satunya indikasi pegawai BUMN Karya yang merangkap subkontraktor.
Terkait hal itu, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa penguatan tata kelola perusahaan diyakini oleh jajaran manajemen sebagai hal paling fundamental dalam menjamin proses bisnis secara berkelanjutan.
“Dengan penguatan tata kelola, kami terus mengupayakan kepercayaan dari stakeholder, sehingga langkah transformasi WIKA ke depan akan terus didukung dan berjalan dengan baik,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).
Manajemen WIKA melaporkan telah melakukan penguatan tata kelola dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, misalnya, WIKA memperluas cakupan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan melahirkan pedoman larangan benturan kepentingan.
Perseroan juga menyediakan kanal whistle blowing system (WBS) WIKA secara digital yang telah terintegrasi dengan KPK sejak tahun 2021 untuk penanganan pengaduan terkait gratifikasi.
Baca Juga
Dalam hal pengadaan barang dan jasa, WIKA menerapkan prosedur sesuai asas transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (e-proc) yang terintegrasi dengan situs web pengadaan.com dalam pemilihan mitra kerja.
Sementara itu, dalam pemilihan mitra kerja UMKM, emiten BUMN Karya ini memanfaatkan platform yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN yakni PADI UMKM.
Di sisi lain, Waskita Karya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan program transformasi perseroan yang mengusung tiga pilar, yaitu portfolio & innovation, lean dan digitalisasi.
Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, adanya uang muka dan pembayaran bulanan, serta melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi.
Dengan langkah tersebut, harapannya proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan.
“Perseroan melakukan sentralisasi procurement, engineering dan penerapan lean construction pada proyek-proyek yang sedang berjalan serta melakukan efisiensi beban biaya operasional serta reorganisasi sebagai konsep lean office,” tuturnya.
Hanugroho atau akrab disapa Oho menambahkan bahwa digitalisasi juga sangat penting dilakukan. Selain lebih efisien, upaya tersebut sebagai bentuk peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal transparansi.
Penerapan digitalisasi meliputi implementasi System Analysis and Product in Data Processing (SAP), Enterprise Resource Planning (ERP) dan Building Information Modeling (BIM).
Penerapan digitalisasi SAP dan ERP bertujuan agar semua beban biaya bisa lebih terkontrol dan transparan karena sistem yang terintegrasi secara realtime. Adapun penerapan BIM dilakukan di setiap proyek dan mampu bekerja dengan efisien sehingga proyek bisa selesai lebih cepat.
TEMUAN BPKP terkait BUMN KARYA
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menuturkan secara umum BUMN Karya memiliki masalah terkait rekening yang berhubungan dengan subkontraktor. Persoalan ini sama dengan yang terjadi di Waskita.
“Sama seperti Waskita Karya, memang ada kelemahan kontrol internal di situ. Misalnya, ada pegawai yang juga menjadi subkontraktor,” ujar Agustina Arumsari yang akrab disapa Sari saat ditemui di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam.
Selain itu, ada pula transaksi-transaksi yang tidak bisa ditelusuri. Sari menyampaikan detail permasalahan BUMN Karya baru akan dipresentasikan oleh Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, kepada BPKP pekan depan.
Setelah presentasi dilakukan, Sari menyampaikan bahwa BPKP baru akan mendalami transaksi-transaksi dari BUMN Karya yang tidak dapat ditelusuri. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya penggelapan dana yang dilakukan perusahaan.
Dia menuturkan BPKP juga berkoordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait screening awal BUMN Karya. Hasilnya, beberapa KAP menyebutkan bahwa terdapat sejumlah indikasi yang memperlihatkan adanya konflik kepentingan.
“Ada indikasi-indikasi yang semisal tadi terdapat conflict of interest, kok ada pegawainya yang menjadi subkontraktor, ada transaksi yang tidak bisa ditelusuri, kemudian ada subkontraktor yang penunjukannya tidak akuntabel,” tuturnya.
Dalam perkembangan lain, Sari menyampaikan BPKP telah merampungkan audit Waskita dan menyerahkan hasilnya kepada Kementerian BUMN pada pertengahan Desember 2023. Namun, dia tidak mengungkap temuan dari hasil audit tersebut.
“Untuk [audit] Waskita Karya sudah kami serahkan ke Kementerian BUMN. Sekarang sedang dalam proses untuk perbaikan kondisi di Waskita Karya,” pungkasnya.
