Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengharapkan para calon presiden menyampaikan gagasannya terkait revisi Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) Klaster Ketenagakerjaan hingga kecelakaan dan keselamatan kerja (K3) dalam debat terakhir pada Minggu (4/2/2024).
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, para capres harus berani membahas masalah ini dalam debat tersebut. Pasalnya, adanya UU CK telah membuat para buruh tidak nyaman dalam bekerja lantaran kontrak yang berkepanjangan hingga aturan pengupahan yang dinilai tidak adil.
“Kalau nggak berani, apa alasan kami mendukung paslon ini jika tidak berani bicara isu ini. Dan itu harus dilaksanakan jika terpilih nanti,” kata Elly kepada Bisnis, Jumat (2/2/2024).
Kedua adalah mengenai K3 mengingat beberapa tahun terakhir banyak terjadi insiden kecelakaan yang terjadi seperti kebakaran pabrik hingga memakan korban jiwa.
Kecelakaan yang kerap terjadi ini, kata dia, menunjukkan bahwa tidak ada implementasi K3 dan kesadaran dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Ketiga, jaminan sosial. Elly mengharapkan, cakupan jaminan sosial dapat diperluas untuk pekerja informal, termasuk migran, disabilitas, pedagang di digital platform, ojek online, dan pekerjaan yang tidak masuk dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini.
Baca Juga
Selanjutnya adalah pengawasan ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja. Tidak lupa juga, bagaimana upaya tiap capres agar isu pengupahan tidak menjadi polemik setiap tahunnya.
Isu lainnya yang diharapkan dibahas dalam debat tersebut yakni mengenai nasib pekerja yang terdampak oleh transisi energi.
“Itu kan juga mengganggu para pekerja di pertambangan karena bagaimana akses mereka ke pekerjaan yang baru jika nanti pertambangan itu ditutup, itu juga masih urgent sekali yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini, Elly merasa pemerintah tidak pernah melibatkan buruh dalam menetapkan regulasi baru. Pun pernah berkomunikasi, masukan-masukan yang ada tidak disampaikan pemerintah ke DPR RI.
Dia mengharapkan, pemimpin kedepan mau membuka ruang untuk berkomunikasi dengan para pekerja, pengusaha, dan pihak terkait lainnya dalam membahas isu-isu ketenagakerjaan.
“Supaya jangan terjadi lagi demo-demo, penolakan, menggugat, itu kan karena tidak adanya dialog yang dilakukan sebelum mereka menetapkan regulasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, debat terakhir akan berlangsung pada Minggu (4/2/2024). Ketiga paslon nantinya akan beradu gagasan dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.
