Bisnis.com, JAKARTA – Pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyisakan banyak catatan, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang akan bertugas setelah Pemilu 2024. Persoalan meliputi mulai dari konflik lahan hingga melencengnya pendanaan.
Ekonom Senior Universitas Gajah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mencatat sejumlah permasalahan meliputi perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta mitigasi risiko dalam pengerjaan selama hampir 1 dekade terakhir.
Konflik lahan yang terjadi di Rempang tahun lalu, lalu temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran dana PSN masuk ke kantor aparatur sipil negara (ASN) dan politisi mengindikasikan lemahnya perencanaan, penganggaran, serta pengawasan.
“Untuk itu, saya minta proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan diperbaiki. Sebelum pergantian pemerintahan, agar diidentifikasi seluruh PSN dan dibuatkan profil risikonya,” kata Abimanyu di Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Pemerintah, sambungnya, perlu melakukan profiling risiko terhadap PSN sebagai instrumen untuk memitigasi terjadinya cacat perencanaan, penganggaran, serta pengawasan.
Sampai dengan saat ini, kata Abimanyu, PSN belum didukung dengan profiling risiko. Padahal, pada prinsipnya pembangunan proyek-proyek PSN wajib memiliki instrumen itu demi menjamin proses eksekusi yang benar.
Baca Juga
Tanpa profiling risiko, dikhawatirkan terjadi pembengkakan dana yang ujung-ujungnya diantisipasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau pinjaman luar negeri.
“Sekarang kalau kekurangan dana, kan sedot dari APBN atau utang luar negeri yang akhirnya menjadi beban negara,” katanya.
Tentunya, catatan ini perlu dipikirkan oleh pemerintahan baru yang bakal mengemban tugas melanjutkan progres pengerjaan PSN.
Presiden Jokowi menyatakan ada 42 PSN yang ditargetkan rampung selepas masa pemerintahannya dengan nilai mencapai Rp1.427,36 triliun.
Sebagian PSN yang belum rampung tersebut merupakan proyek-proyek jalan tol yang mayoritas terkendala masalah pembebasan lahan. Tahun lalu, negara mengeluarkan anggaran senilai Rp14,3 triliun untuk proyek jalan tol.
Total, pemerintah merogoh kocek senilai Rp18,6 triliun untuk pembebasan lahan PSN secara keseluruhan sepanjang tahun lalu.
