Bisnis.com, JAKARTA —Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menyarankan pemerintah untuk mendukung pembiayaan infrastruktur kelistrikan yang saat ini sebagian besar dikerjakan PT PLN (Persero).
Saran itu disampaikan Toto menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait gap funding atau kekurangan pendanaan proyek-proyek kelistrikan PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. BPK membeberkan terdapat gap funding mencapai Rp108,67 triliun untuk periode periode 2021 dan 2022.
“Dalam situasi indikator keuangan yang tidak favourable ini, tentu sulit bagi PLN meyakinkan kreditur atau investor, jadi dukungan pemerintah atas pembiayaan infrastruktur kelistrikan adalah kunci untuk meyakinkan kreditur,” kata Toto saat dihubungi, Selasa (30/1/2024).
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN Tahun 2021 dan 2022, kebutuhan investasi untuk proyek yang tertuang di dalam RUPTL saat itu masing-masing sebesar Rp78,90 triliun dan Rp73,10 triliun. Hanya saja, PLN hanya bisa mengumpulkan pendanaan sebesar Rp19,93 triliun untuk 2021 dan Rp23,4 triliun untuk 2022.
Pendanaan itu dihimpun dari subsidiary loan agreement (SLA), project loan, penanaman modal negara (PMN), dana internal hingga result based loan & pay for result loan (RBL).
Dalam kondisi terburuk, kata Toto, permintaan jaminan atas utang bisa menjadi alternatif bagi PLN untuk mengakselerasi pembiayaan atas infrastruktur kelistrikan yang tertuang dalam RUPTL tersebut. Cara itu, imbuhnya, diambil pemerintah untuk membiayai proyek kereta cepat.
Baca Juga
“Apabila alternatif pembiayaan ini tidak bisa didapatkan, berarti target PLN dalam RUPTL ini bisa tidak tercapai,” tuturnya.
Sementara itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, perseroan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah direncanakan dalam RUPTL 2021-2030.
“Pembangunan tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh PLN sendiri, sebagai BUMN, PLN harus mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan yang berkelanjutan dan alokasi investasi korporasi,” kata Greg kepada Bisnis dikutip Selasa (30/1/2024).
Ihwal rasio keuangan perusahaan setrum itu, BPK memeriksa debt service coverage ratio (DSCR) PLN tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,85 dan 0,92.
DSCR adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan pendapatan operasional usaha suatu perusahaan untuk melunasi total kewajiban. Nilai DSCR yang disyaratkan minimal 1,5, sedangkan DSCR PLN tahun 2021 dan 2022 hanya sebesar 0,82 dan 0,92. Artinya, PLN tidak dapat membayar kewajiban utang saat ini tanpa menarik sumber dari luar.
Sementara rasio self financing, yaitu pembiayaan yang dapat disediakan sendiri oleh pemohon kredit. Besaran proyeksi rasio keuangan PLN pada 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 12% dan 20%, sedangkan batas minimal yang harus dipenuhi sebesar 15%. Artinya, PLN tidak mempunya cash flow yang dipersyaratkan untuk mengajukan pinjaman baru.
Berdasarkan praktik umum keuangan, kedua rasio tersebut merupakan syarat wajib yang akan dinilai lembaga pembiayaan. BPK menilai dua rasio itu akan membuat PLN kesulitan untuk memenuhi covenant yang dipersyaratkan.
