Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola Program Prakerja dalam rangka menyiapkan angkatan kerja Indonesia yang berkualitas secara masif dan inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja dalam pengarahannya meminta para pemangku kepentingan dapat terus bertanggung jawab dalam menjalankan mandat program dan mengawal Program Kartu Prakerja.
Airlangga mengatakan, pelatihan SDM Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya ekosistem yang besar seperti Prakerja, maka akan menghasilkan dampak yang signifikan dengan kecepatan dan kualitas program ini.
“Program ini dapat mendorong peningkatan skill jutaan jutaan orang per tahunnya, karena tidak ada satu pun perguruan tinggi lainnya yang bisa, hanya Kartu Prakerja yang bisa,” katanya saat memmberikan pengarahan kepada seluruh pimpinan mitra Program Kartu Prakerja, hari ini Selasa (23/1/2024).
Airlangga merincikan, sejak diluncurkan pada April 2020, Kartu Prakerja telah menjangkau 17,5 juta orang dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan memberikan akses pelatihan peningkatan keterampilan melalui skilling, reskilling dan upskilling.
Selama periode tersebut, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif, diantaranya 51% perempuan, 48% berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2% dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas.
Baca Juga
Dalam menyediakan beasiswa pelatihan, Program Kartu Prakerja juga telah bermitra dengan 6 platform digital dan lebih dari 200 lembaga pelatihan, dalam rangka menyediakan lebih dari 1.200 pelatihan, baik luring maupun daring.
Dengan ekosistem Program Kartu Prakerja serta cakupan penerima manfaat programnya yang luas, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kualitas program pelatihan Prakerja yang diberikan serta tata kelola dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaannya.
Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Pidana Feri Wibisono juga mengingatkan dengan tegas kepada seluruh lembaga pelatihan dan platform digital agar selalu taat pada aturan yang berlaku.
Lembaga pelatihan dan platform digital menurutnya juga harus selalu aktif melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan agar pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.
Komjen Wahyu Widada juga menyebutkan bahwa seluruh mitra Prakerja sebagai bagian dari ekosistem pelatihan inovatif harus senantiasa tunduk pada aturan yang ada.
“Hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan terus oleh masyarakat dan tata kelolanya terjaga,” jelasnya.
Adapun, pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan kembali Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Manajemen Pelaksana maupun hal-hal lainnya dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
