Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mantap bakal menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai ibu kota baru. Sejalan dengan rencana tersebut, aset negara di DKI Jakarta lantas dipertanyakan.
Menjawab hal itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto memastikan bahwa aset negara di DKI Jakarta tidak akan ditinggalkan.
"Konsepnya sebetulnya masih sama bahwa aset-aset di Jakarta nanti ketika berpindah ke ibu kota baru tentunya akan diutilisasi akan tetap dimanfaatkan," jelasnya saat ditemui di Kantor LMAN, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Candra menuturkan, saat ini pihaknya tengah merancang skenario penggunaan aset-aset negara di DKI Jakarta dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia menjelaskan, proses utilisasi saat ini tengah dilakukan oleh DJKN bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kemairn kita sudah melakukan studi-studi juga ke beberepa lokasi untuk bisa memetakan dan grand desainkan agar selaras," tambahnya.
Baca Juga
Sekali lagi Candra menegaskan, pemerintah tidak akan menelantarkan sejumlah aset di DKI Jakarta, melainkan kota ini nantinya bakal di desain menjadi kota metropolitan yang masih menjadi sentra bisnis.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai berapa taksiran aset negara yang ada di DKI Jakarta, Candra menyebut pihaknya belum bisa memberikan informasi lanjutan.
"Peran LMAN selaku satker atau BLU DJKN fully support. Ada beberapa kajian yang sudah kita lakukan, total asetnya kami tidak punya datanya tentu nanti bisa dikonfirmasi dari teman-teman di DJKN," pungkasnya.
Sebagai informasi, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bakal dilakukan secara bertahap. Rangkaian pemindahan bakal diawali oleh pelaksanaan Upacara Kemerdekaan ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan akan memindahkan sebanyak 3.246 ASN pada gelombang 1 yang akan berlangsung di periode Juli hingga November 2024.
Nantinya, ASN yang pindah pertama tersebut bakal berasal dari 37 kementerian dan lembaga.
Sementara dalam kabar terbarunya, saat ini Kementerian PAN RB tengah menyiapkan skenario pemindahan ASN dalam berbagai tahap, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang yang ditargetkan bakal rampung bulan depan.
"Rapat hari ini menindaklanjuti arahan bapak Presiden di rapat pimpinan di Istana Jumat [19/1/2024] kemarin, di mana Kementerian PAN RB diminta mengoordinasi terkait dengan skenario pemindahan ASN dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang," jelas Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.
